Reconstruction of Victim-Centered Justice in Jinayat Rape Cases Based on Substantive Justice

Abstract

This study is prompted by sentencing disparities in a jarimah rape case involving a child victim adjudicated at three levels of judicial review. At the first instance, the Sharia Court imposed a custodial sentence of 70 months' imprisonment. On appeal, the court substituted the sentence with 150 lashes (uqubat caning). At the cassation stage, the Supreme Court imposed a custodial sentence of 120 months' imprisonment. These differences in both the type and severity of punishment demonstrate divergent judicial approaches in evaluating the facts established at trial, particularly regarding the reconciliation between the offender and the victim's family and the offender's willingness to assume responsibility. This study aims to examine the judicial reasoning adopted at each level of adjudication and to formulate a reconstruction of sentencing policy for jarimah rape cases involving child victims that prioritizes victim protection while upholding substantive justice. The research employs a normative juridical approach complemented by a socio-legal approach through an analysis of judicial decisions, the provisions of the Aceh Qanun Jinayat, and legal frameworks governing victim recovery within Indonesia's criminal justice system. The findings reveal that sentencing outcomes are shaped not only by the interpretation and application of legal norms but also by social circumstances emerging during the proceedings, including reconciliation and the offender's willingness to accept responsibility, which were considered by the courts as contributing to the restoration of the victim's social dignity within the socio-cultural context of Acehnese society. The novelty of this study lies in proposing a reconstructed sentencing guideline for the Jinayat legal system that integrates substantive justice with a victim-centred approach to protection and recovery without diminishing the offender's criminal liability. The proposed model establishes normative parameters to guide judicial discretion when addressing social circumstances that are not expressly regulated under the Aceh Qanun Jinayat, thereby reducing sentencing disparities while strengthening legal certainty and enhancing the protection of child victims.

[Penelitian ini berangkat dari persoalan disparitas pemidanaan dalam perkara jarimah pemerkosaan terhadap anak yang diperiksa melalui tiga tingkat peradilan. Pada tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah dijatuhkan hukuman penjara selama 70 bulan. Pada tingkat banding dijatuhkan uqubat cambuk sebanyak 150 kali. Pada tingkat kasasi dijatuhkan pidana penjara selama 120 bulan. Perbedaan jenis dan lamanya pemidanaan tersebut menunjukkan adanya variasi pendekatan hakim dalam menilai fakta persidangan, terutama terkait perdamaian antara pelaku dan keluarga korban serta kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim pada setiap tingkat peradilan sekaligus mengkaji rekonstruksi kebijakan pemidanaan dalam perkara jarimah pemerkosaan terhadap anak yang tetap mengedepankan perlindungan korban dan keadilan substantif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosiologi hukum melalui analisis putusan pengadilan, ketentuan Qanun Jinayat, serta regulasi yang berkaitan dengan pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika putusan tidak hanya dipengaruhi oleh konstruksi norma hukum, tetapi juga oleh fakta sosial yang berkembang selama proses persidangan, termasuk adanya perdamaian dan kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab yang dipandang sebagai upaya memulihkan kehormatan sosial korban dalam konteks budaya masyarakat Aceh. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada perumusan model rekonstruksi pedoman pemidanaan dalam hukum jinayat yang mengintegrasikan keadilan substantif dengan pendekatan perlindungan dan pemulihan korban tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Model ini menawarkan parameter normatif bagi hakim dalam menggunakan diskresi ketika menghadapi fakta sosial yang tidak secara eksplisit diatur dalam Qanun Jinayat sehingga mampu mengurangi disparitas putusan sekaligus memperkuat kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban.]