Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah

Childfree In the Perspective of Islamic Law and Religious Sociology: A Study of the Fatwa of The MUI of Muara Jambi District

2025-03-15T16:50:02+07:00

The phenomenon of childfree, a couple's conscious decision to live a married life without having children, has sparked an in-depth discourse in the study of Islamic law and religious sociology in Indonesia. This polemic is increasingly prominent as open statements from well-known public figures such as Gita Savitri and Cinta Laura, which strengthen the conversation about the legitimacy and implications of this practice in the context of sharia and contemporary social dynamics. This study aims to analyze the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Muara Jambi Regency on the childfree phenomenon, focusing on the factors behind it and its legal status in the perspective of Islamic law. Adopting a juridical-sociological approach with a descriptive-analytical paradigm, this research utilizes semi-structured interviews with the leadership of MUI Muara Jambi, documentation studies, and non-participant observation. The research findings identify four main factors that encourage childfree practices: psychological unpreparedness to become parents, economic concerns, socio-psychological environmental conditions, and physical health considerations.In the perspective of Islamic law, MUI Muara Jambi categorizes childfree as haram if it is only based on economic concerns, but permissible if it is supported by valid shar'i reasons, such as health risks, provided that it meets the conditions such as mutual agreement between couples and alignment with maqashid sharia. This study contributes to the development of contemporary Islamic legal discourse by offering a moderate perspective that integrates sharia principles with modern social dynamics.

[Fenomena childfree, yakni keputusan sadar pasangan suami-istri untuk menjalani kehidupan perkawinan tanpa memiliki keturunan, telah memantik diskursus mendalam dalam kajian hukum Islam dan sosiologi keagamaan di Indonesia. Polemik ini kian mengemuka seiring pernyataan terbuka dari tokoh publik ternama seperti Gita Savitri dan Cinta Laura, yang memperkuat perbincangan mengenai legitimasi dan implikasi praktik tersebut dalam konteks syariah dan dinamika sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Muara Jambi terhadap fenomena childfree, dengan fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta status hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Mengadopsi pendekatan yuridis-sosiologis berparadigma deskriptif-analitis, penelitian ini memanfaatkan wawancara semi-terstruktur dengan pimpinan MUI Muara Jambi, studi dokumentasi, dan observasi non-partisipan. Temuan penelitian mengidentifikasi empat faktor utama yang mendorong praktik childfree: ketidaksiapan psikologis untuk menjadi orang tua, kekhawatiran ekonomi, kondisi lingkungan sosial-psikologis, dan pertimbangan kesehatan fisik. Dalam perspektif hukum Islam, MUI Muara Jambi mengkategorikan childfree sebagai haram apabila hanya didasarkan pada kekhawatiran ekonomi, namun mubah jika didukung oleh alasan syar’i yang sah, seperti risiko kesehatan, dengan syarat memenuhi ketentuan seperti kesepakatan mutual antar pasangan dan keselarasan dengan maqashid syariah. Kajian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus hukum Islam kontemporer dengan menawarkan perspektif moderat yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan dinamika sosial modern].

The Tradition of Traditional Marriage of Pandhebeh from the Perspective of Muhammadiyah and NU: A Study in Tapen, Bondowoso

2025-03-04T12:55:02+07:00

The Rokat Pandhebeh tradition represents a cultural practice that has developed within society and possesses a complex religious dimension. However, the absence of explicit legal foundations in Islam regarding this tradition has led to differing perspectives among religious organizations, particularly Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU). This study aims to analyze the perspectives of both organizations on Rokat Pandhebeh within the framework of maqashid al-shari’ah, focusing on its permissibility, benefits, and limitations. This research employs a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with Muhammadiyah and NU scholars, as well as an analysis of relevant Islamic literature. The findings reveal that Muhammadiyah scholars generally regard Rokat Pandhebeh as mubah (permissible) as long as it does not contain prohibited elements, such as extravagance or polytheistic practices. This tradition may be observed provided that it does not impose a financial burden on the organizers. From the perspective of maqashid al-shari’ah, this tradition can be categorized under the objective of wealth protection (muhafazah al-mal). Conversely, NU scholars classify Rokat Pandhebeh under al-hajiyyah, a secondary necessity that plays a role in maintaining social and religious balance. This tradition aligns with the five fundamental aspects of maqashid al-shari’ah, namely the protection of religion (muhafazah al-din), life (muhafazah al-nafs), intellect (muhafazah al-‘aql), lineage (muhafazah al-nasl), and wealth (muhafazah al-mal). However, NU emphasizes the importance of caution to ensure that the practice does not lead to elements contradicting Islamic beliefs. Thus, the differing views between Muhammadiyah and NU regarding Rokat Pandhebeh reflect a contextual ijtihad approach, where social and religious benefits serve as primary considerations.

[Tradisi rokat Pandhebeh merupakan salah satu bentuk praktik budaya yang berkembang di masyarakat dan memiliki dimensi keagamaan yang cukup kompleks. Namun, belum adanya dasar hukum yang eksplisit dalam Islam mengenai tradisi ini menimbulkan perbedaan pandangan di antara organisasi keagamaan, khususnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif kedua organisasi terhadap rokat Pandhebeh dalam kerangka maqashid al-shari’ah, dengan fokus pada aspek kebolehan, manfaat, dan batasan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh Muhammadiyah dan NU, serta analisis terhadap berbagai literatur keislaman yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh Muhammadiyah berpandangan bahwa rokat Pandhebeh pada dasarnya bersifat mubah (boleh) selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti pemborosan atau unsur syirik. Tradisi ini dapat dilakukan dengan catatan tidak menjadi beban finansial bagi pihak penyelenggara, sehingga dalam perspektif maqashid al-shari’ah, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari tujuan perlindungan terhadap harta (muhafazah al-mal). Sementara itu, tokoh NU menilai bahwa rokat Pandhebeh termasuk dalam kategori al-hajiyyah, yaitu kebutuhan sekunder yang berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan keagamaan. Tradisi ini memiliki relevansi dengan lima aspek utama maqashid al-shari’ah, yaitu menjaga agama (muhafazah al-din), jiwa (muhafazah al-nafs), akal (muhafazah al-‘aql), keturunan (muhafazah al-nasl), dan harta (muhafazah al-mal). Namun, NU menekankan pentingnya kehati-hatian agar tradisi ini tidak mengarah pada praktik yang bertentangan dengan akidah Islam. Dengan demikian, perbedaan pandangan antara Muhammadiyah dan NU dalam menyikapi rokat Pandhebeh mencerminkan pendekatan ijtihad yang kontekstual, di mana aspek kebermanfaatan sosial dan keagamaan menjadi pertimbangan utama].

Analysis of the Indonesian Banking System: A Comparison Between Conventional and Sharia Banks

2025-03-01T12:10:20+07:00

This article discusses the banking system, both conventional and Islamic. Conventional adopts the bank interest system, while Islamic adopts the profit-sharing system. The main findings from the literature indicate that Islamic banks, through the profit-sharing system, offer a more equitable distribution of wealth and are considered to have a better risk-sharing mechanism, especially during periods of financial instability. However, the profit-sharing system often faces challenges related to transparency and monitoring, which can potentially affect operational efficiency. In contrast, conventional banks, although benefiting from a simpler interest-based structure, may expose their customers to interest rate volatility and lack the social justice dimension emphasized in Islamic finance. [Artikel ini membahas mengenai sistem perbankan, baik bersifat konvensional maupun syariah. Konvesional menganut sistem bunga bank, sedangkan syariah menganut system bagi hasil. Temuan utama dari literatur menunjukkan bahwa bank syariah, melalui sistem bagi hasil, menawarkan distribusi kekayaan yang lebih adil dan dianggap memiliki mekanisme pembagian risiko yang lebih baik, terutama selama periode ketidakstabilan keuangan. Namun, sistem bagi hasil seringkali menghadapi tantangan terkait transparansi dan pemantauan, yang berpotensi mempengaruhi efisiensi operasional. Sebaliknya, bank konvensional, meskipun mendapatkan keuntungan dari struktur berbasis bunga yang lebih sederhana, dapat membuat nasabahnya terkena volatilitas suku bunga dan tidak memiliki dimensi keadilan sosial yang ditekankan dalam keuangan Islam].

Legal Protection of Geographical Indications for Traditional Alcoholic Beverages: Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia

2025-02-22T11:00:46+07:00

Geographical indication is a form of legal protection for a sign identity of a product related to its region of origin. Various traditional alcoholic beverage products from abroad, such as 'tequila' from Mexico, 'whiskey' from Scotland and 'Pisco' from Peru, are examples of these foreign alcoholic drinks that have been protected by geographical indications in their countries of origin. This research aims to discuss Islamic views and positive law regarding Geographical Indications of alcoholic beverages in Indonesia. The method used is to use a normative method with a Qur'anic and juridical approach in studying alcoholic drinks in Islamic law with references from the Qur’an, and Hadith. The results of this research can be understood that the legal protection of traditional Indonesian alcoholic drinks as Geographical Indications presents significant challenges from an Islamic perspective. It is important for the government to find a middle way that can accommodate the interests of protecting local cultural and economic products, while still respecting religious values. [Abstrak Indikasi geografis merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum terhadap tanda identitas suatu produk yang berkaitan dengan daerah asalnya. Berbagai produk minuman alkohol tradisional dari luar negeri seperti ‘tequila’ dari negara meksiko, ‘whisky’ dari negara Skolandia dan ‘Pisco’ dari negara Peru, dari contoh minuman alkohol luar negeri tersebut telah dilindungi oleh indikasi geografis di negara asalnya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pandangan Islam dan hukum positif dalam hal Indikasi Geografis minuman beralkohol di Indonesia. Metode yang digunakan ialah menggunakan metode normatif dengan pendekatan Qur’ani dan Yuridis dalam mengkaji tentang minuman beralkohol dalam hukum Islam dengan refrensi dari Al-Quran dan Hadist. Hasil dari penelitian menunjukan dapat dipahami bahwa Perlindungan hukum terhadap minuman alkohol tradisional Indonesia sebagai Indikasi Geografis memberikan tantangan signifikan dalam perspektif Islam. Penting bagi pemerintah untuk mencari jalan tengah yang dapat mengakomodasi kepentingan perlindungan produk budaya dan ekonomi lokal, namun tetap menghormati nilai-nilai agama]

From Concept to Practice: Ijtihad Jama’i as a Method for Issuing Halal Product Fatwa from the Perspective of Kiai in Bangkalan, Madura

2025-04-29T21:43:43+07:00

This study aims to analyze the perspectives of Madurese scholars on the application of collective ijtihad (ijtihad jama’i) as a method for determining halal product fatwas. This method is viewed as an effective solution to address the complexity of contemporary issues that cannot be resolved individually. Employing a descriptive qualitative approach, the study collected data through in-depth interviews with scholars from Bangkalan, such as Kiai Ma’ruf Khozin and Kiai Nur Hasyim, complemented by observation and documentation techniques. The findings reveal that Madurese scholars strongly support the implementation of collective ijtihad in halal product fatwa issuance, as it enhances the accuracy of rulings, reinforces their legitimacy, and preserves the values of maq??id al-shar?‘ah. Nevertheless, several challenges were identified, including limited access to contemporary references and the need to strengthen scholarly capacity. The study recommends optimizing the role of bahtsul masail forums, enhancing collaboration among scholars, academics, and halal certification institutions, and expanding the practice of collective ijtihad to the district level. These findings are expected to contribute significantly to strengthening collective-based halal fatwa determination methods amidst the growing demands of the halal industry in Indonesia

[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama Madura terhadap penggunaan ijtihad jama’i sebagai metode penetapan fatwa produk halal. Metode ini dipandang sebagai solusi efektif dalam menghadapi kompleksitas persoalan kontemporer yang tidak dapat diselesaikan secara individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap para ulama Bangkalan, seperti Kiai Ma’ruf Khozin dan Kiai Nur Hasyim, serta dilengkapi observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Madura sangat mendukung penerapan ijtihad jama’i dalam penetapan fatwa produk halal, karena mampu meningkatkan akurasi, memperkuat legitimasi fatwa, dan menjaga nilai-nilai maq??id syar?‘ah. Namun, beberapa tantangan turut diidentifikasi, seperti keterbatasan akses terhadap literatur kontemporer dan perlunya penguatan kapasitas keilmuan ulama. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi forum bahtsul masail, penguatan sinergi antarulama, akademisi, dan lembaga sertifikasi halal, serta perluasan penerapan ijtihad jama’i hingga tingkat kabupaten. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam memperkuat metode penetapan fatwa halal berbasis kolektif di tengah dinamika kebutuhan industri halal di Indonesia]

Restorative Justice in Settlement of Indigenous Based Land Dispute: Study of Mpili Village Donggo District Bima Donggo Regency

2025-05-03T11:14:49+07:00

The study discusses related to Justice Restorative Analysis of the Resolution of Land Disputes through Indigenous. The background of the problem in the study is the resolution of the dispute of land heirs through formal law is considered inadequate in solving the root of the problem thoroughly, because it ignores the social and cultural aspects of the local community. The research method used is an empirical juridical approach with qualitative methods. Data is collected through library studies, in-depth interviews with customary figures, legal experts, and parties involved in heir land disputes. The results of the study showed that the indigenous mechanisms in resolving land disputes generally reflect the restorative principles of justice, namely the restorative principles of social relations, inter-party dialogue, mutual consensus, and resolve oriented towards communal justice and social harmony. Indigenous settlement proved more acceptable by the community of Mpili Village Donggo District Bima because it is participatory, flexible, and rooted in local values.

[Penelitian ini membahas terkait dengan Analisis Restoratif Justice terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Waris melalui Adat. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ialah penyelesaian sengketa tanah waris melalui hukum formal dianggap tidak memadai dalam menyelesaikan akar permasalahan secara menyeluruh, karena mengabaikan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, ahli hukum, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme adat dalam menyelesaikan sengketa tanah waris secara umum mencerminkan prinsip-prinsip restoratif justice, yaitu pemulihan hubungan sosial, dialog antar pihak, musyawarah mufakat, serta penyelesaian yang berorientasi pada keadilan komunal dan harmoni sosial. Penyelesaian adat terbukti lebih diterima oleh masyarakat Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima karena bersifat partisipatif, fleksibel, dan berakar pada nilai-nilai lokal.]

Analysis of Sharia Economic Law on the Transformation of Non-Halal Fund Management in Islamic Financial Institutions in DSN Fatwa

2025-04-30T21:50:00+07:00

Islamic financial institutions have unique characteristics that base all operations on Sharia principles, including the management of sources and uses of funds. However, in its operational practice, Islamic financial institutions are sometimes faced with the potential for receiving funds from non-halal sources. Responding to this issue, DSN-MUI issued Fatwa Number 123/DSN-MUI/XI/2018, which provides comprehensive guidance regarding the management of funds originating from the non-halal sector. The purpose of this study is to describe how to analyze the management of non-halal funds after the issuance of fatwa by the National Sharia Council of MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018. This research adopts a descriptive-analytical qualitative method to explore the transformation of non-halal fund management in Islamic financial institutions, which is then analyzed through the perspective of Islamic economic law to understand the implications of the practices that occur. This study concludes that the transformation of the management of non-halal funds in Islamic financial institutions after the issuance of DSN fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 shows an effort to adapt and implement the principles of Islamic economic law in separating and distributing these funds. Nevertheless, uniform implementation and a comprehensive understanding of the concept of TBDSP Funds still require strengthening in various Islamic financial institutions. Non-halal funds are funds obtained from sources that are contrary to Islamic religious principles. Non-halal funds actually cannot be recognized as an institution's income because non-halal funds come from haram and shubhat funds. Therefore, its management and distribution must be fully directed for the benefit of the ummah or social welfare.

[Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik unik yang mendasarkan seluruh kegiatan operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam pengelolaan sumber dan penggunaan dana. Namun, dalam praktik operasionalnya, lembaga keuangan syariah terkadang dihadapkan pada potensi penerimaan dana dari sumber yang tidak halal. Merespon hal tersebut, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 yang memberikan panduan komprehensif mengenai pengelolaan dana yang berasal dari sektor non halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana analisis pengelolaan dana non halal pasca dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi transformasi pengelolaan dana non-halal di lembaga keuangan syariah, yang kemudian dianalisis melalui perspektif hukum ekonomi Islam untuk memahami implikasi dari praktik yang terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi pengelolaan dana non-halal di lembaga keuangan syariah pasca dikeluarkannya fatwa DSN No. 123/DSN-MUI/XI/2018 menunjukkan adanya upaya adaptasi dan implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam memisahkan dan mendistribusikan dana tersebut. Namun demikian, penerapan yang seragam dan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dana TBDSP masih memerlukan penguatan di berbagai lembaga keuangan syariah. Dana non halal adalah dana yang diperoleh dari sumber yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dana non halal sebenarnya tidak dapat diakui sebagai pendapatan lembaga karena dana non halal berasal dari dana yang haram dan syubhat. Oleh karena itu, pengelolaan dan penyalurannya harus sepenuhnya diarahkan untuk kemaslahatan umat atau kesejahteraan sosial.]

The Dynamics of Women's Involvement in the Formulation of Islamic Family Law in Indonesia: Analysis of Law No. 1 of 1974

2025-05-02T21:58:27+07:00

This study aims to uncover the history of family law formation in Indonesia, the role of women's groups in the legislative process, and women's efforts to support family law reform based on equality and justice. The research method used is normative legal research or library research, which involves analyzing bibliographic sources or secondary data. The findings of this study indicate that, first, Dutch colonialism influenced marriage law in Indonesia. Second, women had no role in the process of drafting family law, making them a minority and often placing them in stereotypical positions. Third, the standardization of roles in several articles of Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law has driven women to fight for equality through family law reform.

[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejarah pembentukan hukum keluarga di Indonesia, dan peran kelompok perempuan dalam proses legislasi, serta upaya perempuan dalam mendukung reformasi hukum keluarga yang berbasis kesetaraan dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kolonialisme Belanda berpengaruh terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Kedua, perempuan tidak memiliki peran dalam proses penyusunan hukum keluarga, sehingga mereka menjadi minoritas dan sering ditempatkan dalam posisi stereotip. Ketiga, pembakuan peran dalam beberapa pasal UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI mendorong perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan melalui reformasi hukum keluarga..]

Woman in the Shadow of Sirri Polygamy in Masbagik District, West Nusa Tenggara: A Legal and Psychological Analysis of the Loss in Inheritance Rights

2025-04-28T16:56:21+07:00

The practice of unregistered marriage is no longer a strange thing in community life. Unregistered marriage or so-called underhand marriage or unregistered marriage is a marriage that is carried out legally according to Islamic law but is not registered administratively by the state. Although the provisions of the law have expressly regulated the requirement for marriage to be registered by authorized officials, the practice of unregistered marriage is still widespread. Unregistered marriages have quite serious impacts. Not only problems in the legal field, but also include the social, economis, and psychological aspects of the perpetrators. The purpose of this study was to determine 1) the legal position of wives who are polygamized unregistered; 2) the psychological impact of wives who do not receive inheritance rights due to unregistered polygamy. In discussing the problems contained in this study, the approaches used are normative legal and empirical legal approaches. Based on the results of the discussion, the position of the wife in unregistered polygamy is a legal wife according to religion, but because the marriage is not registered at the KUA, then according to the applicable positive law, the marriage does not have legal force so that the consequences is that the marriage cannot have legal consequences. The loss of inheritance rights due to an unregistered marriage has a major impact on a wifes psychological condition.

[Praktik perkawinan sirri menjadi hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Kawin sirri atau disebut kawin di bawah tangan atau kawin tidak tercatat adalah perkawinan yang dilakukan sah menurut syariat Islam namuj tidak dicatatatkan secara administrasi negara. Meskipun ketentuan perundang-undangan telah secara tegas mengatur keharusan perkawinan untuk dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, namun praktik perkawinan sirri masih marak terjadi. Perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan dampak yang cukup serius. Tidak hanya permasalahan pada bidang hukum, tetapi juga meliputi sosial, ekonomi, dan psikologis pelakunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) kedudukan hukum istri yang di poligami secara sirri; 2) dampak psikologis istri yang tidak mendapatkan hak waris akibat di poligami secara sirri Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil pembahasan, kedudukan istri dalam poligami sirri adalah istri sah secara agama namun oleh karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA, maka secara hukum positif yang berlaku, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga konsekuensinya yaitu perkawinan tersebut tidak dapat menimbulkan akibat hukum. Hilangnya hak waris akibat perkawinan yang tidak tercatat sangat berdampak terhadap kondisi psikologis seorang istri].

Family Involvement in Managing Work–Life Balance for Elderly Safety: A Case Study of Harapan Kita Nursing Home, Ogan Ilir, Indonesia

2025-04-12T18:33:10+07:00

Abstract The transfer of the care, treatment, and upbringing of elderly parents to nursing homes has become a trendy phenomenon today. Most of the reasons for this care are due to the busy work and routine activities of the family, especially children, so that the intensity of attention and affection for the parents who are entrusted. However, this reason is not justified in Islamic law as long as children and families are still able to take care of elderly parents. Many cases of neglect of the elderly in care or being cared for by others and maintenance do not meet physical and mental health standards. There needs to be intensive supervision of elderly people who are entrusted to nursing homes, especially physical, psychological, and spiritual security. This article examines how to control quality, efficient, and effective time so that the intensity and frequency of family visits, especially children to nursing homes, can be carried out properly. The analysis and measurement of research data uses a qualitative approach with a descriptive level of explanation and is field research. Cases that occur in the field reflect the need for quality, efficient, effective time management of routine activities and family work so that visiting activities can consistently be carried out every week. This is because attention and affection from children and family play an important role in the lives of the elderly. Time management must be arranged in such a way that children and families have a frequent schedule to visit parents who are entrusted to the nursing home. The remaining time must be utilized by children and parents so that the blessing of life is maintained properly and nobly. [Pengalihan pemeliharaan, perawatan dan pengasuhan orang tua lanjut usia ke panti jompo telah menjadi fenomena tren pada saat ini. Sebagian besar alasan penitipan ini dikarenakan oleh kesibukan bekerja dan aktivitas rutin keluarga, khususnya anak sehingga berkurangnya intensitas perhatian dan kasih sayang terhadap orang tua yang dititipkan. Namun, alasan tersebut kurang dibenarkan dalam syariat Islam selama anak dan keluarga masih mampu mengurusi orang tua lansia. Banyak kasus penelantaran lansia di penitipan atau dirawat oleh orang lain dan pemeliharaan kurang memenuhi standar kesehatan fisik serta mental. Perlu adanya pengawasan yang intensif terhadap orang tua yang dititipkan di panti jompo, terutama keamanan fisik, psikis, dan spiritual. Artikel ini meneliti tentang cara mengendalikan waktu yang berkualitas, efisien dan efektif agar intensitas serta frekuensi kunjungan keluarga, khususnya anak ke panti wredha dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Analisis dan pengukuran data penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif dengan tingkat eksplanasi Deskriptif dan bersifat Field Research. Kasus yang terjadi di lapangan mencerminkan perlu adanya manajemen waktu yang berkualitas, efisien, efektif terhadap aktivitas rutinitas dan kerja keluarga agar kegiatan berkunjung secara konsisten dapat dilakukan setiap minggu. Hal ini mengingat perhatian dan kasih sayang dari anak dan keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan lansia. Manajemen waktu harus diatur sedemikian rupa sehingga anak dan keluarga memiliki jadwal yang sering untuk mengunjungi orang tua yang dititipkan di panti jompo. Waktu yang tersisa harus dimanfaatkan oleh anak dan orang tua agar keberkahan hidup tetap terjaga dengan baik dan mulia.]

Problems of the Wife's Role as a Housewife and Full-Time Worker in Forming a Maslahah Family

2025-05-11T23:36:14+07:00

This study discusses the problematic dual role of wives as housewives and full-time workers in fostering a virtuous family, with a case study at PT Sumber Makmur Anugrah, Temanggung. This phenomenon is increasingly relevant in the modern era, when women are free to work and pursue careers outside the home, but are still burdened with domestic responsibilities. The approach used is qualitative with a case study method and in-depth interviews with wives who have been married for more than five years and work full-time. The results of the study indicate that this dual role causes various problems, including decreased communication between husband and wife, degradation of harmony (mahabbah), reduced provision of exclusive breastfeeding, and weak supervision of children. However, some informants still try to balance domestic and professional roles in order to realize a virtuous family, namely a harmonious family, spiritually and socially qualified, and useful in the community. This study recommends the importance of husband and wife cooperation and family-friendly company policies to optimally support the dual role of wives.

[Penelitian ini membahas problematika peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja fulltime dalam membina keluarga maslahah, dengan studi kasus di PT Sumber Makmur Anugrah, Temanggung. Fenomena ini semakin relevan di era modern, ketika perempuan memperoleh kebebasan untuk bekerja dan berkarier di luar rumah, namun tetap dibebani tanggung jawab domestik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam terhadap istri-istri yang telah menikah lebih dari lima tahun dan bekerja fulltime. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ganda ini menimbulkan berbagai persoalan, antara lain menurunnya komunikasi suami istri, degradasi keharmonisan (mahabbah), berkurangnya pemberian ASI eksklusif, serta lemahnya pengawasan terhadap anak. Meski demikian, sebagian informan tetap berupaya menyeimbangkan peran domestik dan profesional demi mewujudkan keluarga maslahah, yaitu keluarga yang harmonis, berkualitas secara spiritual dan sosial, serta bermanfaat di lingkungan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kerja sama suami istri dan kebijakan perusahaan yang ramah keluarga guna mendukung peran ganda istri secara optimal.]

Husband And Wife's Rights in Gender Study: Study of The Islamic Fiqh Wa Adilatuhu by Wahbah Azzuhaili

2025-05-03T11:18:02+07:00

Gender inequality remains a significant societal issue. Men often assert dominance over their wives using religious and cultural arguments without critically evaluating existing texts or considering contemporary developments. This leads to gender injustice, including a double burden and the marginalization of women. The misconception of male superiority also contributes to domestic violence. . This research was conducted to determine the relevance of books written by contemporary ulama to the current era and to find out whether there is gender inequality in the explanation of these books. This study employs a qualitative library research methodology to examine the rights of husbands and wives as presented in the Islamic book: Al- fiqh al-islam waadilatuhu. The findings reveal a discrepancy between some of Sheikh Wahbah Zuhaili's explanations regarding husband and wife rights and contemporary realities in his work Fiqh Islam Waadilatuhu. Several of these explanations, rooted in classical fiqh texts, contribute to gender inequality. Therefore, a critical review of these texts is needed to provide a modern and relevant understanding.

[Saat ini banyak sekali isu terkait ketimpangan gender di masyarakat. Laki-laki mendominasi istri menggunakan dalil agama dan budaya tanpa mengkaji kembali teks yang ada serta tidak melakukan pendekatan kritis terhadap perkembangan zaman. Hal tersebut menjadikan seorang istri mendapatkan ketidakadilan gender, selain mendapat beban ganda perempuan juga termarginalisasikan. Bahkan dengan pemahaman bahwa laki-laki lebih superior dibandingkan Perempuan banyak sekali terjadi KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerelevanan kitab karya uama kontemporer dengan zaman saat ini dan untuk mengetahui apakah ada ketidaksetaraan gender dalam penjelasan kitab tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis library research untuk mengkaji hak suami dan istri dalam kitab fiqh islam waadilatuhu. Temuan penelitian ini ketidakrelevanan beberapa pemaparan syekh Wahbah zuhaili dalam hak suami istri dalam karyanya kitab Fiqh Islam Waadilatuhu dengan konteks masyarakat modern. Dimana beberapa penjelasan mengenai hak suami istri dalam kitab tersebut masih berpacu pada kitab fiqh klasik. Sehingga hal tersebut memicu adanya ketimpangan gender.]

Legal Protection of Children in Cases of Domestic Violcen: Case study of the East Aceh DP3AKB Service

2025-06-03T08:49:22+07:00

The study focuses on studying and understanding the role and legal protection of the DP3AKB of East Aceh Regency. Then find out how the efforts and obstacles of the DP3AKB of East Aceh Regency in guaranteeing legal protection for children, and finally how should legal protection against child violence be in the DP3AKB of East Aceh Regency. This study uses empirical normative research with a focus on the legislative approach, conceptual approach, and philosophical approach. The results of the study are as follows: First, that the role of the DP3AKB of East Aceh Regency has normatively and legally mandated that children must be guaranteed and protected by law. This is also mandated by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Presidential Regulation Number 65 of 2020 concerning the Ministry of Women and Child Protection. Aceh Qanun Number 11 of 2008 concerning Child Protection. Second, in the implementation of the work program of the DP3AKB of East Aceh Regency, efforts have been made to map out efforts and obstacles in guaranteeing legal protection. Among other things, the DP3AKB of East Aceh Regency must carry out innovations in integrated community-based child protection (PATBM). Third, the ideal concept of legal protection against child violence in DP3AKB East Aceh Regency philosophically means Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which states that every child has the right to survive, grow and develop and has the right to protection from violence and discrimination. Suggestions to stakeholders are as follows: It is expected that DP3AKB East Aceh Regency will optimize its role, function and duties as a public servant so that the guarantee of legal protection for children in cases of domestic violence, sexual violence cases, and others are resolved through court and non-court mechanisms.

[Penelitian memfokuskan mengkaji dan memahami bagaimanakah peranan dan perlindungan hukum DP3AKB Kabupaten Aceh Timur. Kemudian mengetahui bagaimana upaya dan kendala DP3AKB Kabupaten Aceh Timur dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak, dan terakhir bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap kekerasan anak di DP3AKB Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris dengan fokus pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, bahwa peranan DP3AKB Kabupaten Aceh Timur sudah secara normatif yuridis mengamanahkan bahwa anak harus terjamin dan dilindungi oleh hukum. Hal ini juga diamanahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Kedua, dalam implementasi program kerja DP3AKB Kabupaten Aceh Timur sudah berupaya memetakan upaya dan kendala dalam menjamin perlindungan hukum. Antara lain, DP3AKB Kabupaten Aceh Timur harus melakukan inovasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM). Ketiga, konsep ideal perlindungan hukum terhadap kekerasan anak di DP3AKB Kabupaten Aceh Timur secara filosofis makna dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, bertumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saran kepada pemangku kepentingan sebagai berikut: Diharapkan kepada DP3AKB Kabupaten Aceh Timur mengoptimalkan peran fungsi dan tugasnya sebagai pelayan masyarakat sehingga penjaminan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus KDRT, kasus kekerasan seksual, dan lain-lain diselesaikan lewat mekanisme pengadilan dan non pengadilan.]

The Impact of Marriage Dispensation Policy Interventions on Underage Marriage Trends Among Banyuwangi Teenagers

2025-05-21T09:30:56+07:00

The phenomenon of underage marriage in Banyuwangi Regency is a crucial issue that shows an alarming trend even though the minimum age of marriage has been increased. This study aims to examine the impact of the marriage dispensation policy intervention implemented by the Banyuwangi Regency Government in an effort to reduce the number of underage marriages that occur among teenagers. This research uses a qualitative method with an analytical descriptive approach that collects data through observation, interviews and documentation and the data analysis was carried out using the reduction, presentation, and conclusion stages. The results showed that policy intervention through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between the local government and Banyuwangi Religious Court, which requires recommendations for psychological maturity and reproductive health checks for marriage dispensation applicants, has had a positive impact. There has been a decrease in the number of marriage dispensation applications granted since September 2024. The policy has also strengthened the objective basis for judges in deciding cases and encouraged a shift in society's perspective on the importance of marriage readiness. However, the implementation of this policy still faces challenges related to the influence of religious and traditional leaders. Therefore, the recommendation to involve religious and customary leaders in education is considered important to align the policy with local values and achieve long-term effectiveness in preventing underage marriage.

[Fenomena pernikahan di bawah umur di Kabupaten Banyuwangi merupakan isu krusial yang menunjukkan tren mengkhawatirkan meskipun batas minimum usia pernikahan telah ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak intervensi kebijakan dispensasi nikah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya menekan angka pernikahan di bawah umur yang terjadi di kalangan remaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang mengumpulkan data mealui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data dilakukan menggunakan tahap reduksi, penyajian, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi kebijakan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Daerah dan Pengadilan Agama Banyuwangi, yang mensyaratkan rekomendasi kematangan psikologis dan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi pemohon dispensasi nikah, telah memberikan dampak positif. Terdapat penurunan jumlah permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan sejak September 2024. Kebijakan ini juga memperkuat dasar objektif bagi hakim dalam memutuskan perkara serta mendorong pergeseran cara pandang masyarakat tentang pentingnya kesiapan menikah. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan terkait pengaruh tokoh agama dan adat. Oleh karena itu, rekomendasi melibatkan tokoh agama dan adat dalam edukasi dianggap penting untuk menyelaraskan kebijakan dengan nilai lokal serta mencapai efektivitas jangka panjang dalam pencegahan pernikahan di bawah umur.]

The Law of Receiving Money From The Congregation After The Funeral Prayer in The Sosopan Sub-District of Padang Lawas

2025-05-26T11:45:48+07:00

Praying for the dead of a Muslim is fadru kifayah. This means that it is not an obligation of every Muslim like establishing a prayer whose law is fadhu 'ain. From this law gave birth to a community understanding of cultural diversity, namely praying for the corpse performed by the people of Ulu Aer Sosopan Village, there is giving a sum of money to worshipers who participate in the funeral prayer. Departing from this custom, the researcher wants to see the reasons, motives for giving money after the funeral prayer and how the sociology of law views the custom. This research is a field research using a juridical-empris approach. While the data analysis method that researchers use is descriptive analytical. With data collection researchers use are interviews, observation and documentation. Based on the analysis that the researchers conducted that the purpose, motive for distributing a sum of money to the congregation who participated in the funeral prayer of the Ulu Aer Village community, Sosopan Padang Lawas was more inclined to the tradition of giving money for generations. and the community has become accustomed to the tradition. When viewed from the law of giving money after the funeral prayer that this tradition is shahih urf, which is a custom that does not violate Islamic law. This tradition also has a motive as a thank you to the congregation for taking the time to pray and pray for the corpse

[Menshalatkan mayit orang islam hukumnya adalah fadru kifayah. Maknanya tidaklah menjadi kewajiban setiap muslim layaknya seperti mendirikan shalat yang hukumnya fadhu ‘ain. Dari hukum tersebut melahirkan pemahaman masyarakat suatu keragaman budaya, yaitu menshalatkan jenazah yang dilakukan masyarakat Desa Ulu Aer Sosopan, adanya memberikan sejumlah uang kepada jamaah yang turut serta dalam shalat jenazah. Berangkat dari adat kebiasaan tersebut, peneliti ingin melihat alasan, motif memberikan uang setelah shalat jenazah dan bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap kebiasaan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empris. Sedangkan metode analisis data yang peneliti gunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Dengan pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara,observasi dan dokumentasi. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan bahwa tujuan, motif membagikan sejumlah uang kepada jamaah yang ikut serta shalat jenazah masyarakat Desa Ulu Aer, Sosopan Padang Lawas lebih condong kepada tradisi yakni pemberian uang dilakukan secara turun temurun. dan masyarakat telah terbiasa dengan tradisi tersebut. Bila ditinjau dari hukum memberikan uang usai shalat jenazah bahwa tradisi ini adalah urf shahih yaitu suatu adat kebiasaan yang tidak melanggar syariat islam. Tradisi ini juga memiliki motif sebagai ucapan terimakasih kepada Jemaah yang telah meluangkan waktu untuk shalat serta mendo’akan jenazah.]

Harmonization of Islamic Inheritance Law and Indonesian Customary Law Regarding The Acceleration of Inheritance Distribution: Legal Philosophy Study

2025-04-04T09:11:05+07:00

Abstract The concept of rahmatan lil 'alamin is a main characteristic in Islamic law, so that every existing law must not burden humans. Nowadays, inheritance problems often arise from the application of its distribution, where the heir (child) wants the distribution to be expedited, this is in accordance with the principles of Islamic inheritance. The other party (wife) is reluctant to grant her child's wishes, this is in accordance with the culture and customs of Indonesian society. This research is purely normative law, where the data only focuses on library materials, the legal philosophy approach is the main analytical tool, and is assisted by a comparative law approach. The results of the study show that the problem of expediting inheritance sometimes ends with a child's lawsuit against his mother in court, so that it often causes social polemics where the child is usually declared an unfilial child or a child who prays for his parents to die. This article provides an analysis related to this problem, because of the conflict between the principles of Islamic inheritance and the culture of Indonesian society, the analysis pattern in this article uses Islamic legal philosophy, so that a fair inheritance distribution is obtained for the Indonesian Muslim community. This article requires that the distribution of inheritance be adjusted to Indonesian culture, at least after all customary and cultural matters regarding the management of the deceased have been completed .

[Konsep rahmatan lil‘alamin merupakan khas utama dalam hukum Islam, sehingga setiap hukum yang ada pasti tidak membebani manusia. Dewasa ini sering terjadi permasalahan waris yang beranjak dari penerapan pembagiannya, di mana ahli waris (anak) menghendaki pembagian disegerakan, hal ini sesuai dengan asas waris Islam. Pihak lainnya (istri) enggan mengabulkan keinginan anaknya, hal ini sesuai dengan kultur dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Penelitian ini murni hukum normatif, di mana datanya hanya berfokus kepada bahan kepustakaan saja, pendekatan filsafat hukum menjadi alat analisis utama, dan dibantu dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan penyegeraan warisan kadangkala berujung gugatan anak kepada ibunya ke pengadilan, sehingga tidak jarang menimbulkan polemik sosial di mana si anak biasanya dinyatakan sebagai anak durhaka atau anak yang mendoakan orangtuanya meninggal. Tulisan ini memberikan analisis terkait permasalahan tersebut, karena terjadinya pertentangan antara asas kewarisan Islam dengan budaya masyarakat Indonesia, pola penganalisisan dalam artikel ini memakai filoshofi hukum Islam, sehingga didapatkan pembagian warisan yang berkeadilan bagi masyarakat Islam Indonesia. Artikel ini menghendaki supaya pembagian warisan disesuaikan dengan budaya Indonesia, minimal setelah selesai semua urusan adat dan budaya dari kepengurusan mayyit.]

Immigration Law: Analysis of The Application of Criminal Law Towards Immigration Permit Abuse in Bima

2025-06-13T12:03:45+07:00

The misuse of immigration permits constitutes a legal violation that can disrupt public order, threaten national security stability, and undermine the integrity of a country's immigration system. This study aims to comprehensively analyze the application of criminal law to the misuse of immigration permits, whether committed by foreign nationals or domestic actors. The primary focus is on evaluating the effectiveness of criminal law norms within the Immigration Law and their implementation in practice, including both juridical and non-juridical obstacles faced by law enforcement authorities. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, complemented by case studies from several relevant court decisions. Data were collected through literature review and analyzed qualitatively. The findings reveal a gap between established legal norms and their implementation in the field. Law enforcement is often hindered by weak inter-agency coordination, limited human resources, and the suboptimal use of legal instruments to create deterrent effects. These findings highlight the urgency of reformulating clearer criminal law norms and strengthening the institutional capacity of immigration authorities and law enforcement agencies. The novelty of this research lies in its integrative approach, bridging immigration law and criminal law, which are often applied in a sectoral manner. This study is expected to contribute scientifically to improving immigration policy and enhancing the effectiveness of criminal law enforcement against immigration violations in Indonesia..

[Penyalahgunaan izin keimigrasian merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengganggu ketertiban umum, mengancam stabilitas keamanan nasional, dan melemahkan integritas sistem keimigrasian suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan hukum pidana terhadap praktik penyalahgunaan izin keimigrasian, baik oleh warga negara asing maupun pelaku domestik. Fokus utama terletak pada evaluasi efektivitas norma hukum pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian serta implementasinya dalam praktik, dengan menyoroti berbagai kendala yuridis dan nonyuridis yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh studi kasus dari beberapa putusan pengadilan yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas implementatif di lapangan. Penegakan hukum seringkali terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya instrumen hukum dalam menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, perlu dirumuskan norma hukum pidana yang lebih operasional dan penguatan kelembagaan dalam sistem keimigrasian. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara hukum keimigrasian dan hukum pidana yang selama ini cenderung diterapkan secara sektoral. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pembaruan kebijakan keimigrasian dan peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian di Indonesia.]

The Urgency of The Selarian Statement In Proof of The Eligibility of Marriage Dispensation Cases In The Bima Class 1A Religious Court

2025-06-17T18:41:57+07:00

This research explores the urgency and legal relevance of the Surat Pernyataan Selarian (Elopement Statement Letter) in proving the feasibility of marriage dispensation applications at the Bima Class 1A Religious Court. Marriage dispensation, which allows underage couples to legally marry under special conditions, often involves cultural elements such as elopement, especially in traditional communities like Bima. The study aims to assess how this letter functions as supporting evidence, its legal standing, and the extent to which it influences judicial decisions. Using an empirical qualitative method, the research was conducted through field observations, in-depth interviews with judges and court staff, and document analysis of dispensation case files. The findings reveal that although the elopement statement letter is not legally mandated, it is commonly submitted to demonstrate the seriousness of the couple’s relationship and to gain social legitimacy. Judges often take the letter into consideration as it reflects cultural values and community support, even though it lacks formal legal weight. The study also identifies challenges in the use of such letters, including lack of standardization, risk of fabrication, and inconsistency in judicial interpretations. The practice reveals a tension between formal legal standards and traditional customs, raising concerns about the protection of minors and the uniformity of legal application. In conclusion, while the elopement statement letter holds cultural significance and practical influence in local court procedures, its legal implications require careful regulation. The research recommends establishing clearer guidelines and integrating formal support mechanisms to ensure that cultural practices do not undermine the legal protections intended for children.

[Penelitian ini mengeksplorasi urgensi dan relevansi yuridis dari Surat Pernyataan Selarian dalam pembuktian kelayakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A. Dispensasi nikah, yang memungkinkan pasangan di bawah umur untuk menikah secara sah dalam kondisi tertentu, sering kali melibatkan unsur budaya seperti praktik selarian, khususnya di masyarakat tradisional seperti Bima. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana surat tersebut berfungsi sebagai alat bukti pendukung, kedudukan hukumnya, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan. Dengan menggunakan metode kualitatif empiris, penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan hakim dan staf pengadilan, serta analisis dokumen berkas perkara dispensasi nikah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Surat Pernyataan Selarian tidak diwajibkan secara hukum, surat ini umumnya dilampirkan untuk menunjukkan keseriusan hubungan pasangan serta memperoleh legitimasi sosial. Hakim sering mempertimbangkan surat tersebut karena mencerminkan nilai-nilai budaya dan dukungan masyarakat, meskipun surat itu tidak memiliki kekuatan hukum formal. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penggunaan surat tersebut, termasuk tidak adanya standar baku, potensi pemalsuan, dan ketidakkonsistenan dalam interpretasi yudisial. Praktik ini memperlihatkan adanya ketegangan antara standar hukum formal dengan adat istiadat lokal, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan anak dan keseragaman penerapan hukum. Sebagai kesimpulan, meskipun Surat Pernyataan Selarian memiliki makna kultural dan pengaruh praktis dalam prosedur peradilan lokal, implikasi hukumnya memerlukan pengaturan yang cermat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman yang lebih jelas serta integrasi mekanisme pendukung formal guna memastikan bahwa praktik budaya tidak melemahkan perlindungan hukum yang ditujukan bagi anak-anak.]

Juridical Analysis of Regional Government Policies in The Protection and Empowerment of Farmers in Bima Regency

2025-06-19T17:08:57+07:00

This study aims to analyze the regional government's policy in Bima Regency regarding the legal protection and empowerment of farmers. Referring to Law Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers, local governments are mandated to ensure farmers' welfare through legal protection, access to agricultural inputs, and capacity strengthening. This study adopts a mixed methods approach, integrating both normative (doctrinal) and empirical (non-doctrinal) legal research. The normative dimension examines statutory frameworks, while the empirical component captures socio-legal realities through field data. The findings indicate that although a regional regulation exists to support these efforts, its implementation faces numerous challenges such as limited budget, weak dissemination, inadequate infrastructure, and low farmer participation in policy-making and evaluation. The juridical analysis reveals a significant gap between legal norms and social realities, resulting in suboptimal policy execution. This study recommends a more participatory policy reformulation, strengthening of farmer institutions, and the utilization of digital technology to support sustainable agricultural development.

[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Bima terkait perlindungan hukum dan pemberdayaan petani. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan petani melalui perlindungan hukum, akses terhadap sarana produksi pertanian, dan penguatan kapasitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), yang menggabungkan penelitian hukum normatif (doktrinal) dan empiris (non-doktrinal). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kerangka regulasi, sedangkan pendekatan empiris bertujuan untuk menangkap realitas sosial-hukum melalui data lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan daerah yang mendukung upaya tersebut, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, lemahnya sosialisasi, infrastruktur yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi petani dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Analisis yuridis mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum dan realitas sosial, yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan yang lebih partisipatif, penguatan kelembagaan petani, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.]