Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah

Legal Protection Efforts and Islamic Business Ethics Analysis of Hidden Defect Products in Online Transactions

2025-06-13T11:59:56+07:00

A hidden defective product in an online buying and selling transaction is selling a product whose condition is not in accordance with the original purpose of making the product. The product does not meet the proper product standards and has decreased function due to damage caused by the negligence of business actors, whether intentional or not. The most widely used platform in online buying and selling is personal media or social media, where there are only two parties to the trade agreement, namely business actors and consumers, so legal protection for consumers in this phenomenon is absolute and very much needed. The existence of a form of consumer loss from the case of hidden defective products certainly violates what is the provision of muamalah in sharia. Therefore, this research aims to analyze the application of Islamic business ethics to hidden defective products in online trade transactions and legal protection efforts that can be provided to consumers who suffer losses due to hidden defective products. This research uses the normative juridical analysis method to see the extent of legal protection efforts against consumers and how Islamic business ethics view the phenomenon. This study concludes that business actors who deliberately sell hidden products in online buying and selling clearly violate Islamic business ethics which prohibit hiding defective goods, unlike business actors who do not know the defects in the product, but business actors still have an absolute obligation to be responsible to consumers. The form of legal protection efforts for consumers of hidden defective products has been regulated in such a way in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the Civil Code.

[Produk cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli online adalah menjual produk yang kondisinya tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan produk. Produk tersebut tidak memenuhi standar produk yang semestinya dan mengalami penurunan fungsi akibat kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha, baik disengaja maupun tidak. Platform yang paling banyak digunakan dalam jual beli online adalah media personal atau sosial media, yang mana hanya terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian perdagangan yaitu pelaku usaha dan konsumen, maka perlindungan hukum terhadap konsumen dalam fenomena ini bersifat mutlak dan sangat dibutuhkan. Adanya bentuk kerugian konsumen dari kasus produk cacat tersembunyi tentu saja melanggar apa yang menjadi ketentuan bermuamalah dalam syariat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penerapan etika bisnis Islam terhadap produk cacat tersembunyi dalam transaksi perdagangan secara online dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat tersembunyi. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif untuk melihat sejauh mana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dan bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha yang sengaja menjual produk tersembunyi dalam jual beli online jelas melanggar etika bisnis Islam yang melarang untuk menyembunyikan barang cacat, berbeda halnya dengan pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya cacat pada produk tersebut, namun pelaku usaha tetap memikul kewajiban mutlak untuk bertanggungjawab kepada konsumen. Adapun bentuk upaya perlindungan hukum bagi konsumen atas produk cacat tersembunyi telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]

Rehabilitation Programs in Fulfilling Inmates’ Financial Obligations: A Prison Officers’ Perspective

2025-06-27T17:17:42+07:00

This study examines the fulfillment of financial obligations by inmates and the various challenges encountered in implementing rehabilitation programs within correctional institutions. Employing a mixed-methods approach, the research integrates quantitative data—collected through questionnaires distributed to prison officers—and qualitative insights derived from in-depth interviews and content analysis of social media platforms. A case study of a particular inmate, such as Zul Zivilia, is presented to provide a concrete illustration of financial support practices during incarceration. The findings reveal that rehabilitation programs have made a significant contribution to skill development, enhanced self-confidence, and support for inmates in meeting their financial responsibilities toward their families. Nevertheless, the effectiveness of these programs continues to face several constraints, including limited funding, a lack of collaboration with external stakeholders, and pervasive social stigma, especially on digital platforms such as TikTok. The case of Zul Zivilia demonstrates the efforts of an inmate to fulfill financial obligations through productive activities within prison, despite facing negative public perceptions in the digital sphere. Accordingly, this study recommends strengthening cross-sectoral partnerships, enhancing rehabilitation facilities, and promoting legal and social literacy as critical measures to ensure the long-term success of inmate rehabilitation and social reintegration programs.

[Penelitian Penelitian ini mengkaji pemenuhan nafkah oleh narapidana serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah mixed methods, yakni menggabungkan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada petugas lembaga pemasyarakatan dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam serta analisis konten media sosial. Studi kasus terhadap narapidana, seperti Zul Zivilia, diangkat sebagai ilustrasi konkret atas praktik pemenuhan nafkah selama masa pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan di lembaga pemasyarakatan telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan keterampilan, peningkatan kepercayaan diri, serta dukungan terhadap pemenuhan tanggung jawab nafkah keluarga oleh narapidana. Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, minimnya kolaborasi dengan pihak eksternal, serta kuatnya stigma sosial yang berkembang di ruang digital, khususnya di platform seperti TikTok. Studi kasus Zul Zivilia menggambarkan upaya narapidana dalam menjalankan kewajiban nafkah melalui aktivitas produktif di dalam lapas, meskipun harus berhadapan dengan prasangka negatif dari masyarakat digital. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan sarana pembinaan, serta edukasi literasi hukum dan sosial guna mendukung keberhasilan program pembinaan dan proses reintegrasi sosial narapidana secara berkelanjutan.]

The Concept of Sakinah and the Quality of Early-Age Marriage Among Young Couples in Mojosari Village, Puger District, Jember Regency

2025-07-14T10:45:04+07:00

This study examines the concept of sakinah and its influence on the quality of early marriage among young couples in Mojosari Village, Puger District, Jember Regency, as well as its impact on household life. Early marriage is often viewed negatively due to assumptions that couples are not yet prepared psychologically, economically, and socially. However, field findings show that some young couples are able to build a sakinah family through mutual understanding, acceptance of each other’s shortcomings, fulfilling responsibilities according to their roles, and receiving support from both family and the surrounding community. This research adopts a descriptive qualitative approach using observation and in-depth interviews with five early-married couples. The results indicate that household resilience based on the sakinah concept can be achieved when there is mutual commitment, effective communication, and the application of Islamic values as a guide to life. With mental and spiritual readiness, early marriage can be experienced positively and contribute to the formation of a stable and harmonious family. This study affirms that readiness not merely age is the key to achieving a quality marriage.

[Penelitian ini membahas konsep sakinah terhadap kualitas pernikahan usia dini pasangan muda di Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, serta dampaknya terhadap kualitas kehidupan rumah tangga pasangan muda. Pernikahan pada usia dini sering kali dianggap negatif karena pasangan dinilai belum siap secara psikologis, ekonomi, dan sosial. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pasangan muda mampu membangun keluarga sakinah melalui sikap saling pengertian, penerimaan terhadap kekurangan masing-masing, pemenuhan tanggung jawab sesuai peran, serta adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara mendalam terhadap lima pasangan pelaku pernikahan usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan rumah tangga yang sakinah dapat terbentuk apabila terdapat komitmen bersama, komunikasi yang efektif, serta penerapan nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup. Dengan adanya kesiapan mental dan spiritual, pernikahan usia dini dapat dijalani secara positif dan berkontribusi terhadap terbentuknya rumah tangga yang harmonis dan stabil. Penelitian ini menegaskan bahwa faktor kesiapan, bukan semata usia, menjadi kunci dalam mewujudkan pernikahan yang berkualitas.]

The Overnight Stay Tradition Following Engagement in Nagari Salareh Aia Utara, West Sumatra

2025-07-14T10:48:31+07:00

This study examines the post-engagement overnight stay tradition (bamalam di rumah urang gadih) that continues to be preserved by the community of Nagari Salareh Aia Utara, Palembayan District, Agam Regency, West Sumatra. This tradition forms an integral part of the Minangkabau matrilineal kinship system, which positions women as the central axis of social and cultural structures. In practice, the prospective groom stays overnight at the bride-to-be’s family residence following the engagement ceremony. Although it holds significant symbolic meaning and social functions, certain aspects of the tradition have sparked debate, as they are perceived to be inconsistent with prevailing religious norms and moral values. The purpose of this research is to analyze the meaning, functions, and forms of adaptation of the tradition to ensure its alignment with customary principles while remaining consistent with Islamic legal provisions. The study adopts a qualitative approach with a field study design, employing participant observation, in-depth interviews with customary leaders, religious scholars, and community members, as well as an analysis of relevant Minangkabau literature. The findings reveal that the tradition serves three primary functions: (1) as a symbol of openness and social acceptance toward the prospective groom, (2) as an initial adaptation process for the groom-to-be to become acquainted with family norms and matrilineal customs, and (3) as a medium for assessing the character of the prospective groom. Over time, the community has implemented several adjustments, such as shortening the overnight stay duration, limiting direct interaction between the engaged couple, and replacing the practice with formal interfamily gatherings, thereby ensuring its conformity with religious values and contemporary social dynamics. This study asserts that the post-engagement overnight stay tradition is not merely a customary ritual but rather a dynamic form of social dialogue between generations, between customary law (adat) and Islamic law (syariah), and between local values and modernity. Accordingly, the community of Nagari Salareh Aia Utara demonstrates adaptive capacity in preserving its cultural heritage contextually, without compromising its identity as a religious customary society.

[Penelitian ini mengkaji tradisi menginap pasca peminangan (bamalam di rumah urang gadih) yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nagari Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tradisi ini merupakan bagian dari sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang menempatkan pihak perempuan sebagai pusat struktur sosial dan budaya. Dalam praktiknya, calon mempelai laki-laki menginap di rumah keluarga calon istri setelah prosesi peminangan. Meskipun memiliki makna simbolik dan fungsi sosial yang penting, tradisi ini memunculkan persoalan karena sebagian praktiknya dinilai kurang selaras dengan norma agama dan nilai kesusilaan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna, fungsi, dan penyesuaian tradisi ini agar tetap sesuai dengan tuntunan adat sekaligus selaras dengan prinsip syariat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi lapangan, melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan anggota masyarakat, serta analisis terhadap berbagai literatur Minangkabau yang relavan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki tiga fungsi utama: (1) sebagai simbol keterbukaan dan penerimaan sosial terhadap calon menantu laki-laki, (2) sebagai ruang adaptasi awal calon mempelai laki-laki dengan norma keluarga dan adat matrilineal, serta (3) sebagai ajang penilaian karakter. Dalam praktiknya, masyarakat telah melakukan berbagai bentuk penyesuaian, seperti mempersingkat durasi menginap, membatasi interaksi calon pengantin, hingga mengadaptasi tradisi tersebut dengan pertemuan formal antarkeluarga, demi menyesuaikan dengan tuntutan nilai-nilai keagamaan dan perubahan zaman. Penelitian ini menegaskan bahwa tradisi menginap bukan sekadar ritual adat, tetapi juga bentuk dialog sosial yang dinamis antara generasi tua dan muda, antara adat dan syariat, serta antara nilai-nilai lokal dan modernitas. Dengan demikian, masyarakat Nagari Salareh Aia Utara menunjukkan kapasitas adaptif dalam merawat warisan budaya secara kontekstual, tanpa kehilangan akar identitasnya sebagai bagian dari masyarakat adat yang religius.]