The Effectiveness of The Implementation of Bengkalis Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 in The Payment of Workers’ Wages

2025-10-29T15:30:21+07:00

Research on the effectiveness of the implementation of Bengkalis Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 concerning the provision of wages for local workers is conducted to ensure that the payment of wages to local workers in Bengkalis Regency complies with the applicable laws and regulations, while also promoting the welfare of its workforce. The provision of fair and timely wages, along with supporting welfare facilities, remains an issue that has not yet been fully realized in Bengkalis Regency. Various factors influence the effectiveness of this regulation in ensuring the proper payment of wages to local workers. Therefore, this study examines five factors influencing legal effectiveness as proposed by Soerjono Soekanto and reviews the implementation of wage distribution for local workers in Bengkalis Regency by employers. In addition to employers, the regional government through collaboration between the Regent and other local institutions, such as the Department of Manpower and Transmigration of Bengkalis Regency and the Technical Implementation Unit of Manpower, can play a a role in taking preventive and repressive measures to achieve the effectiveness of Bengkalis Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 (Perda Kab. Bengkalis No. 3/2022. This study further identifies the causes of non-compliance in wage provision for local workers and proposes solutions to ensure the objectives of the regulation can be met. Accordingly, the solutions offered by this research aim to provide stronger protection for local workers in Bengkalis Regency and to advance the welfare of the local community.

[Penelitian mengenai efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 terhadap pemberian upah tenaga kerja lokal dilakukan agar pembayaran upah tenaga kerja lokal di Kabupaten Bengkalis dapat sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku dan memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerjanya. Pemberian upah tenaga kerja yang sesuai dan tepat waktu serta fasilitas penyokong kesejahteraan lainnya menjadi hal yang masih belum dilakukan di Kabupaten Bengkalis. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Perda ini dalam pemberian upah tenaga kerja lokal yang sesuai, sehingga penelitian ini akan mengkaji 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto dan meninjau pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja lokal di Kabupaten Bengkalis oleh pengusaha. Bukan hanya pengusaha, pemerintah daerah melalui kerja sama Bupati dan perangkat-perangkat daerah lainnya, seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dan Unit Pelaksana Teknis Ketenagakerjaan dapat berperan dalam mengambil langkah preventif dan represif agar efektivitas pelaksanaan Perda Kab Bengkalis No. 3 Tahun 2022 dapat tercapai. Dalam penelitian ini, penyebab dari pemberian upah tenaga kerja lokal masih banyak yang tidak sesuai akan diberikan solusi agar harapan dari Perda ini dapat tercapai. Maka, solusi-solusi yang diberikan dari penelitian ini akan melindungi tenaga kerja lokal di Kabupaten Bengkalis lebih baik dan mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.]

The Role of Aceh Truth and Reconciliation Commission in Addressing Past Human Rights Violations

2025-10-29T15:39:08+07:00

The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of KKR Aceh as a localized mechanism of transitional justice, particularly in promoting truth-seeking, victim rehabilitation, and reconciliation. Employing a normative–empirical legal approach, the research analyzes both the regulatory foundations and the practical implementation of KKR Aceh’s mandate as outlined in Law No. 11 of 2006 on the Governance of Aceh and Qanun Aceh No. 17 of 2013. Data were obtained from statutory regulations, official reports, and scholarly literature. The normative analysis focuses on the institutional design, legal legitimacy, and alignment of KKR Aceh with Indonesia’s constitutional principles and international human rights standards. Meanwhile, the empirical analysis evaluates its achievements in documenting human rights abuses, organizing public hearings, and recommending reparations for victims. The findings indicate that KKR Aceh has made substantial progress in restoring victims’ dignity and encouraging societal healing. However, its capacity remains limited due to legal, financial, and institutional challenges, including dependency on special autonomy funds and lack of coordination with national agencies. The study concludes that reinforcing KKR Aceh’s legal framework, ensuring continuous funding, and integrating reconciliation education are vital for strengthening transitional justice and sustaining peace in Aceh.

[Tujuan penelitian ini adalah menilai efektivitas KKR Aceh sebagai mekanisme keadilan transisional di tingkat lokal, terutama dalam memajukan pengungkapan kebenaran, pemulihan korban, dan rekonsiliasi sosial. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, penelitian ini menganalisis landasan hukum serta implementasi praktis mandat KKR Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan literatur akademik. Analisis normatif menitikberatkan pada legitimasi hukum, desain kelembagaan, serta kesesuaian KKR Aceh dengan prinsip konstitusi dan standar hak asasi manusia internasional. Sementara itu, analisis empiris menilai pencapaian lembaga ini dalam mendokumentasikan pelanggaran HAM, menyelenggarakan sidang kesaksian publik, serta memberikan rekomendasi reparasi bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKR Aceh telah berkontribusi signifikan dalam memulihkan martabat korban dan memperkuat rekonsiliasi sosial. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat kendala hukum, keuangan, dan kelembagaan, termasuk ketergantungan pada dana otonomi khusus dan lemahnya koordinasi dengan lembaga nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan dasar hukum, dukungan pendanaan berkelanjutan, dan pendidikan rekonsiliasi diperlukan untuk memperkuat keadilan transisional dan menjaga perdamaian di Aceh.]

Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah

The Effectiveness of The Implementation of Bengkalis Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 in The Payment of Workers’ Wages

The Role of Aceh Truth and Reconciliation Commission in Addressing Past Human Rights Violations