Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah

Legal Protection Efforts and Islamic Business Ethics Analysis of Hidden Defect Products in Online Transactions

2025-06-13T11:59:56+07:00

A hidden defective product in an online buying and selling transaction is selling a product whose condition is not in accordance with the original purpose of making the product. The product does not meet the proper product standards and has decreased function due to damage caused by the negligence of business actors, whether intentional or not. The most widely used platform in online buying and selling is personal media or social media, where there are only two parties to the trade agreement, namely business actors and consumers, so legal protection for consumers in this phenomenon is absolute and very much needed. The existence of a form of consumer loss from the case of hidden defective products certainly violates what is the provision of muamalah in sharia. Therefore, this research aims to analyze the application of Islamic business ethics to hidden defective products in online trade transactions and legal protection efforts that can be provided to consumers who suffer losses due to hidden defective products. This research uses the normative juridical analysis method to see the extent of legal protection efforts against consumers and how Islamic business ethics view the phenomenon. This study concludes that business actors who deliberately sell hidden products in online buying and selling clearly violate Islamic business ethics which prohibit hiding defective goods, unlike business actors who do not know the defects in the product, but business actors still have an absolute obligation to be responsible to consumers. The form of legal protection efforts for consumers of hidden defective products has been regulated in such a way in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the Civil Code.

[Produk cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli online adalah menjual produk yang kondisinya tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan produk. Produk tersebut tidak memenuhi standar produk yang semestinya dan mengalami penurunan fungsi akibat kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha, baik disengaja maupun tidak. Platform yang paling banyak digunakan dalam jual beli online adalah media personal atau sosial media, yang mana hanya terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian perdagangan yaitu pelaku usaha dan konsumen, maka perlindungan hukum terhadap konsumen dalam fenomena ini bersifat mutlak dan sangat dibutuhkan. Adanya bentuk kerugian konsumen dari kasus produk cacat tersembunyi tentu saja melanggar apa yang menjadi ketentuan bermuamalah dalam syariat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penerapan etika bisnis Islam terhadap produk cacat tersembunyi dalam transaksi perdagangan secara online dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat tersembunyi. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif untuk melihat sejauh mana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dan bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha yang sengaja menjual produk tersembunyi dalam jual beli online jelas melanggar etika bisnis Islam yang melarang untuk menyembunyikan barang cacat, berbeda halnya dengan pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya cacat pada produk tersebut, namun pelaku usaha tetap memikul kewajiban mutlak untuk bertanggungjawab kepada konsumen. Adapun bentuk upaya perlindungan hukum bagi konsumen atas produk cacat tersembunyi telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]

Rehabilitation Programs in Fulfilling Inmates’ Financial Obligations: A Prison Officers’ Perspective

2025-06-27T17:17:42+07:00

This study examines the fulfillment of financial obligations by inmates and the various challenges encountered in implementing rehabilitation programs within correctional institutions. Employing a mixed-methods approach, the research integrates quantitative data—collected through questionnaires distributed to prison officers—and qualitative insights derived from in-depth interviews and content analysis of social media platforms. A case study of a particular inmate, such as Zul Zivilia, is presented to provide a concrete illustration of financial support practices during incarceration. The findings reveal that rehabilitation programs have made a significant contribution to skill development, enhanced self-confidence, and support for inmates in meeting their financial responsibilities toward their families. Nevertheless, the effectiveness of these programs continues to face several constraints, including limited funding, a lack of collaboration with external stakeholders, and pervasive social stigma, especially on digital platforms such as TikTok. The case of Zul Zivilia demonstrates the efforts of an inmate to fulfill financial obligations through productive activities within prison, despite facing negative public perceptions in the digital sphere. Accordingly, this study recommends strengthening cross-sectoral partnerships, enhancing rehabilitation facilities, and promoting legal and social literacy as critical measures to ensure the long-term success of inmate rehabilitation and social reintegration programs.

[Penelitian Penelitian ini mengkaji pemenuhan nafkah oleh narapidana serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah mixed methods, yakni menggabungkan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada petugas lembaga pemasyarakatan dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam serta analisis konten media sosial. Studi kasus terhadap narapidana, seperti Zul Zivilia, diangkat sebagai ilustrasi konkret atas praktik pemenuhan nafkah selama masa pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan di lembaga pemasyarakatan telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan keterampilan, peningkatan kepercayaan diri, serta dukungan terhadap pemenuhan tanggung jawab nafkah keluarga oleh narapidana. Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, minimnya kolaborasi dengan pihak eksternal, serta kuatnya stigma sosial yang berkembang di ruang digital, khususnya di platform seperti TikTok. Studi kasus Zul Zivilia menggambarkan upaya narapidana dalam menjalankan kewajiban nafkah melalui aktivitas produktif di dalam lapas, meskipun harus berhadapan dengan prasangka negatif dari masyarakat digital. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan sarana pembinaan, serta edukasi literasi hukum dan sosial guna mendukung keberhasilan program pembinaan dan proses reintegrasi sosial narapidana secara berkelanjutan.]

The Concept of Sakinah and the Quality of Early-Age Marriage Among Young Couples in Mojosari Village, Puger District, Jember Regency

2025-07-14T10:45:04+07:00

This study examines the concept of sakinah and its influence on the quality of early marriage among young couples in Mojosari Village, Puger District, Jember Regency, as well as its impact on household life. Early marriage is often viewed negatively due to assumptions that couples are not yet prepared psychologically, economically, and socially. However, field findings show that some young couples are able to build a sakinah family through mutual understanding, acceptance of each other’s shortcomings, fulfilling responsibilities according to their roles, and receiving support from both family and the surrounding community. This research adopts a descriptive qualitative approach using observation and in-depth interviews with five early-married couples. The results indicate that household resilience based on the sakinah concept can be achieved when there is mutual commitment, effective communication, and the application of Islamic values as a guide to life. With mental and spiritual readiness, early marriage can be experienced positively and contribute to the formation of a stable and harmonious family. This study affirms that readiness not merely age is the key to achieving a quality marriage.

[Penelitian ini membahas konsep sakinah terhadap kualitas pernikahan usia dini pasangan muda di Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, serta dampaknya terhadap kualitas kehidupan rumah tangga pasangan muda. Pernikahan pada usia dini sering kali dianggap negatif karena pasangan dinilai belum siap secara psikologis, ekonomi, dan sosial. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pasangan muda mampu membangun keluarga sakinah melalui sikap saling pengertian, penerimaan terhadap kekurangan masing-masing, pemenuhan tanggung jawab sesuai peran, serta adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara mendalam terhadap lima pasangan pelaku pernikahan usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan rumah tangga yang sakinah dapat terbentuk apabila terdapat komitmen bersama, komunikasi yang efektif, serta penerapan nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup. Dengan adanya kesiapan mental dan spiritual, pernikahan usia dini dapat dijalani secara positif dan berkontribusi terhadap terbentuknya rumah tangga yang harmonis dan stabil. Penelitian ini menegaskan bahwa faktor kesiapan, bukan semata usia, menjadi kunci dalam mewujudkan pernikahan yang berkualitas.]

The Overnight Stay Tradition Following Engagement in Nagari Salareh Aia Utara, West Sumatra

2025-07-14T10:48:31+07:00

This study examines the post-engagement overnight stay tradition (bamalam di rumah urang gadih) that continues to be preserved by the community of Nagari Salareh Aia Utara, Palembayan District, Agam Regency, West Sumatra. This tradition forms an integral part of the Minangkabau matrilineal kinship system, which positions women as the central axis of social and cultural structures. In practice, the prospective groom stays overnight at the bride-to-be’s family residence following the engagement ceremony. Although it holds significant symbolic meaning and social functions, certain aspects of the tradition have sparked debate, as they are perceived to be inconsistent with prevailing religious norms and moral values. The purpose of this research is to analyze the meaning, functions, and forms of adaptation of the tradition to ensure its alignment with customary principles while remaining consistent with Islamic legal provisions. The study adopts a qualitative approach with a field study design, employing participant observation, in-depth interviews with customary leaders, religious scholars, and community members, as well as an analysis of relevant Minangkabau literature. The findings reveal that the tradition serves three primary functions: (1) as a symbol of openness and social acceptance toward the prospective groom, (2) as an initial adaptation process for the groom-to-be to become acquainted with family norms and matrilineal customs, and (3) as a medium for assessing the character of the prospective groom. Over time, the community has implemented several adjustments, such as shortening the overnight stay duration, limiting direct interaction between the engaged couple, and replacing the practice with formal interfamily gatherings, thereby ensuring its conformity with religious values and contemporary social dynamics. This study asserts that the post-engagement overnight stay tradition is not merely a customary ritual but rather a dynamic form of social dialogue between generations, between customary law (adat) and Islamic law (syariah), and between local values and modernity. Accordingly, the community of Nagari Salareh Aia Utara demonstrates adaptive capacity in preserving its cultural heritage contextually, without compromising its identity as a religious customary society.

[Penelitian ini mengkaji tradisi menginap pasca peminangan (bamalam di rumah urang gadih) yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nagari Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tradisi ini merupakan bagian dari sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang menempatkan pihak perempuan sebagai pusat struktur sosial dan budaya. Dalam praktiknya, calon mempelai laki-laki menginap di rumah keluarga calon istri setelah prosesi peminangan. Meskipun memiliki makna simbolik dan fungsi sosial yang penting, tradisi ini memunculkan persoalan karena sebagian praktiknya dinilai kurang selaras dengan norma agama dan nilai kesusilaan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna, fungsi, dan penyesuaian tradisi ini agar tetap sesuai dengan tuntunan adat sekaligus selaras dengan prinsip syariat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi lapangan, melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan anggota masyarakat, serta analisis terhadap berbagai literatur Minangkabau yang relavan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki tiga fungsi utama: (1) sebagai simbol keterbukaan dan penerimaan sosial terhadap calon menantu laki-laki, (2) sebagai ruang adaptasi awal calon mempelai laki-laki dengan norma keluarga dan adat matrilineal, serta (3) sebagai ajang penilaian karakter. Dalam praktiknya, masyarakat telah melakukan berbagai bentuk penyesuaian, seperti mempersingkat durasi menginap, membatasi interaksi calon pengantin, hingga mengadaptasi tradisi tersebut dengan pertemuan formal antarkeluarga, demi menyesuaikan dengan tuntutan nilai-nilai keagamaan dan perubahan zaman. Penelitian ini menegaskan bahwa tradisi menginap bukan sekadar ritual adat, tetapi juga bentuk dialog sosial yang dinamis antara generasi tua dan muda, antara adat dan syariat, serta antara nilai-nilai lokal dan modernitas. Dengan demikian, masyarakat Nagari Salareh Aia Utara menunjukkan kapasitas adaptif dalam merawat warisan budaya secara kontekstual, tanpa kehilangan akar identitasnya sebagai bagian dari masyarakat adat yang religius.]

Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective

2025-08-08T19:11:32+07:00

This study examines the relationship between Islamic law and environmental sustainability through the perspective of maqasid al-shariah. The increasing ecological crisis, including climate change, deforestation, and pollution, demonstrates the urgent need for ethical and legal frameworks that go beyond conventional approaches. The main objective of this research is to explore how the principles of maqasid al-shariah, particularly the preservation of life (hifz al-nafs) and wealth (hifz al-mal), can be applied to support environmental sustainability. The research employs a qualitative-descriptive method with a normative-theological approach, focusing on the analysis of Qur’anic verses, hadith, classical Islamic legal texts, and contemporary studies on maqasid al-shariah. The findings indicate that Islamic law provides a strong ethical foundation for ecological balance, encouraging policies such as community-based forest management, biodiversity conservation, and sustainable use of natural resources. In conclusion, maqasid al-shariah serves not only as a theological principle but also as a practical guideline that can strengthen ecological justice and sustainability. This study contributes to the discourse by highlighting the relevance of Islamic legal objectives in addressing modern environmental challenges.

[Penelitian ini mengkaji hubungan antara hukum Islam dan keberlanjutan lingkungan melalui perspektif maqasid al-syariah. Krisis ekologi yang semakin meningkat, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi, menunjukkan perlunya kerangka etis dan hukum yang melampaui pendekatan konvensional. Tujuan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana prinsip maqasid al-syariah, khususnya pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal), dapat diterapkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-teologis melalui analisis ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, teks hukum Islam klasik, serta kajian kontemporer tentang maqasid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan landasan etis yang kuat bagi terciptanya keseimbangan ekologi, termasuk melalui kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kesimpulannya, maqasid al-syariah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip teologis, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang dapat memperkuat keadilan ekologis dan keberlanjutan. Studi ini memberikan kontribusi dengan menegaskan relevansi tujuan hukum Islam dalam menghadapi tantangan lingkungan modern.]

Legal Status of Consuming Swiftlet Meat in the Perspective of Hanafi and Shafi’i Scholars: A Case Study of Selambo Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency

2025-08-08T19:05:38+07:00

This study analyzes the legal ruling on the consumption of swiftlet meat according to the perspectives of Hanafiyah and Shafi’iyah scholars. Examining these two viewpoints is expected to provide a new contribution as well as broaden public understanding of the issue. The divergence of opinions between the two schools regarding the permissibility of consuming swiftlet meat is based on various considerations, thereby necessitating a more in-depth examination through scholarly research. The research adopts a library-based approach (library research), utilizing theories and arguments drawn from relevant and supporting literature. In addition, it is complemented by field research aligned with the selected object of study, in order to enrich the analysis and strengthen the findings. The results reveal that, according to Hanafiyah scholars, consuming swiftlet meat is deemed permissible (halal), as the bird is considered tame and harmless to humans. Conversely, Shafi’iyah scholars rule it as impermissible (haram).

[Penelitian ini menganalisis hukum mengonsumsi daging burung walet menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah. Kajian terhadap kedua pandangan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi baru sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai isu ini. Perbedaan pendapat antara kedua mazhab terkait konsumsi daging burung walet didasarkan pada alasan yang beragam, sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam melalui penelitian ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan teori-teori dari literatur yang relevan dan mendukung topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian lapangan yang disesuaikan dengan objek yang dipilih, guna memperkaya analisis dan memperkuat hasil kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut ulama Hanafiyah, hukum mengonsumsi daging burung walet adalah halal, karena burung tersebut dianggap jinak dan tidak membahayakan manusia. Sebaliknya, menurut ulama Syafi’iyah, hukumnya adalah haram.]

The Effectiveness of Dispute Resolution for Breach of Contract in Vessel Charter Agreements in Batam City: An Empirical Legal Analysis

2025-07-11T22:21:51+07:00

This study examines the implementation of dispute resolution effectiveness for breaches of vessel charter agreements in Batam City, Indonesia. Despite the existence of clear contractual provisions and applicable legal frameworks, breaches of contract—such as delayed payments and extended vessel use—remain prevalent, posing financial risks to involved parties. The research aims to analyze the effectiveness of current dispute resolution practices and identify the factors influencing their implementation. An empirical legal research method was employed, utilizing statutory and sociological approaches, with primary data collected through interviews and observations at PT Pelayaran Nasional Pasifik Samudera Shipping and PT Pasifik Jaya Maritim. The findings indicate that both companies prioritize non-litigation approaches, emphasizing negotiation and familial cultural values to maintain long-term business relationships. However, the reliance on internal mechanisms and the limited involvement of professional legal personnel often result in challenges related to legal certainty and prolonged conflict resolution. The study concludes that while non-litigation strategies effectively minimize formal disputes, achieving a balance between cultural negotiation practices and firm legal frameworks is essential to improving dispute resolution outcomes in the vessel charter sector.

[Studi ini mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa atas wanprestasi dalam perjanjian sewa kapal di Kota Batam, Indonesia. Meskipun terdapat ketentuan kontrak yang jelas dan kerangka hukum yang berlaku, wanprestasi—seperti keterlambatan pembayaran dan penggunaan kapal yang melebihi waktu yang disepakati—masih terjadi secara signifikan, yang menimbulkan risiko finansial bagi pihak-pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa yang ada saat ini dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dengan menggunakan teori efektivitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis dan sosiologis, dan data primer dikumpulkan melalui wawancara serta observasi di PT Pelayaran Nasional Pasifik Samudera Shipping dan PT Pasifik Jaya Maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua perusahaan lebih mengutamakan pendekatan non-litigasi, dengan penekanan pada negosiasi dan nilai-nilai budaya kekeluargaan untuk menjaga hubungan bisnis jangka panjang. Namun, ketergantungan pada mekanisme internal dan keterlibatan terbatas dari tenaga profesional hukum sering kali menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dan penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun strategi non-litigasi efektif dalam meminimalkan sengketa formal, pencapaian keseimbangan antara praktik negosiasi, budaya, dan kerangka hukum yang tegas sangat penting untuk meningkatkan hasil penyelesaian sengketa di sektor sewa kapal.]

Legal Analysis of the Sale and Purchase of Dolls from the Viewpoint of Sheikh Yusuf Qardhawi and Sheikh Shalih Utsaimin: A Case Study of the Istana Boneka Shop, Medan Petisah District, Medan City

2025-08-26T13:20:48+07:00

To fulfill their needs, humans engage in buying and selling transactions with one another. One of the items that constitute a tertiary human need is dolls, which are in demand among children and even adults. Scholars agree that dolls are toys that are exempt from the prohibition of statues, but scholars differ on the limits of this exception. This difference of opinion certainly has an impact on the law of buying and selling dolls. Sheikh Al Qardhawi argued that dolls are not haram regardless of their shape, because dolls are not used as a tool of worship and glorification. Sheikh Uthaymeen argued that dolls if their shape is perfect and detailed should be avoided to avoid falling into the act of tashwir. In this study, the researcher used a qualitative method to gain a deeper understanding of the doctrines and views of figures related to the research topic. This research is a field research and uses a normative and sociological approach. The data sources used were interviews and a book entitled Al Halal Wal Haram Fil Islam, and Majm? Fatawa wa Rasail Fadhilah Sheikh Muhammad Bin Salih Al Uthaymeen as primary data. And various literature related to the research topic as secondary data. In analyzing the data, the methods used were descriptive and comparative analysis. At the research location, the Istana Boneka Shop, the dolls sold were both perfectly shaped and imperfect. According to Sheikh Al Qardhawi, buying and selling dolls at the shop is permissible because they are not used as tools of worship or glorification. Meanwhile, according to Sheikh Utsaimin, buying and selling dolls without detailed details is permissible, while dolls with detailed details are makruh (rejected) and very likely to be haram (forbidden).

[Dalam memenuhi kebutuhannya manusia melakukan transaksi jual-beli antar satu sama lain. Salah satu barang yang menjadi kebutuhan tersier manusia adalah boneka, yang diminati kalangan anak-anak bahkan orang dewasa. Para ulama sepakat bahwa boneka merupakan mainan yang dikecualikan dari keharaman patung, namun ulama berbeda pendapat mengenai batas pengecualian ini. Perbedaan pendapat ini tentunya berimbas pada hukum jual-beli dari boneka. Syekh Al Qardhawi berpendapat bahwa boneka tidak haram terlepas dari bentuknya, karena boneka tidak digunakan sebagai alat pemujaan dan pengagungan. Syekh Utsaimin berpendapat bahwa boneka apabila bentuknya sempurna dan detail maka harus dijauhi agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan tashwir. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif agar bisa memahami lebih dalam doktrin dan pandangan tokoh terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah wawancara dan kitab berjudul Al Halal Wal Haram Fil Islam, dan Majm? Fatawa wa Rasail Fadhilah Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin sebagai data primer. Dan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai data sekunder. Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan komparatif. Di lokasi penelitian yaitu Toko Istana Boneka, boneka yang dijual berbentuk sempurna dan tidak sempurna. Menurut Syekh Al Qardhawi jual-beli boneka di toko tersebut halal, dikarenakan tidak digunakan sebagai alat penyembahan dan pengagungan. Sedangkan menurut Syekh Utsaimin jual-beli boneka yang tidak detail hukumnya boleh, sedangkan boneka yang detail hukumnya makruh dan sangat mungkin menjadi haram.]

Judicial Review of the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022 on Guardianship for Persons with Mental Disabilities from a Human Rights Perspective

2025-09-15T22:38:39+07:00

This article is motivated by the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022 concerning the judicial review of Article 433 of the Indonesian Civil Code, particularly the phrases “dungu” (feebleminded), “sakit otak” (mentally ill), and “mata gelap” (dark-minded). The Court held that these terms are no longer relevant in light of modern scientific developments and may perpetuate discriminatory stigma against persons with disabilities; however, they were nevertheless retained within the legal norms. The central problem of this study is to examine the judicial considerations in Decision Number 93/PUU-XX/2022 and its juridical review from a human rights perspective.This study employs a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The findings reveal that although the Court acknowledged that the terms are scientifically outdated, the phrases were still maintained. From the principle of equality before the law, the decision raises critical concerns as it potentially perpetuates stigma and is inconsistent with Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution as well as the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). From the Islamic perspective, the ruling is also incompatible with the objectives of maqasid al-shariah, particularly the principle of hifz al-nafs (protection of life). Therefore, reform of legal terminology toward more humane and inclusive language is urgently required so that the law truly reflects substantive justice and guarantees equality for every citizen.

[Artikel ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 terkait pengujian Pasal 433 KUHPerdata, khususnya frasa “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap”. Mahkamah menyatakan bahwa istilah-istilah tersebut tidak relevan dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern serta berpotensi menimbulkan stigma diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, namun tetap mempertahankannya dalam norma hukum. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 serta bagaimana tinjauan yuridisnya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah menilai istilah tersebut tidak lagi relevan secara ilmiah, frasa tersebut tetap dipertahankan. Dari sudut pandang asas equality before the law, putusan ini menimbulkan catatan penting karena berpotensi melanggengkan stigma serta tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Dalam perspektif Islam, hal ini juga tidak sejalan dengan maqasid al-shariah, khususnya prinsip hifz al-nafs atau perlindungan jiwa. Oleh karena itu, pembaruan terminologi hukum yang lebih manusiawi dan inklusif sangat diperlukan agar hukum benar-benar mencerminkan keadilan substantif serta menjamin kesetaraan bagi setiap warga negara..]

The Concept of Sakinah as a Normative-Theological Foundation for Gender Equality in Islamic Family Law

2025-09-15T07:53:59+07:00

The concept of sakinah in Islam is normatively understood as the ultimate objective of marriage, characterized by tranquility, affection, and compassion, as emphasized in the Qur’an, Surah al-R?m (30:21). Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI) also affirm that the ideal family is one founded upon sakinah, mawaddah, and rahmah. Nevertheless, social realities reveal a considerable gap between these normative ideals and actual practices in society, where patriarchal culture continues to dominate and often places marital relations in unequal positions. Previous studies have largely focused on the normative dimension or state regulation concerning the notion of a sakinah family, but relatively few have specifically linked it to the issue of gender equality. This study seeks to re-examine the concept of sakinah as a foundation for fostering gender equality within the family. Employing a qualitative method based on library research, it draws upon Qur’anic verses, Prophetic traditions, exegetical literature, Indonesian family law regulations, and the works of contemporary scholars. The analysis applies content analysis and discourse analysis to uncover both the normative meaning of sakinah and the embedded gender narratives within interpretations and legal regulations. The findings suggest that sakinah should not be understood merely as a state of harmony, but rather as a relational construct grounded in reciprocity and equality between husband and wife. This underscores the potential of sakinah as a normative framework for building families that are just and egalitarian. The contribution of this research lies in offering a new perspective for the development of Islamic family law that is more responsive to the principles of gender justice and attuned to the dynamics of contemporary Muslim societies.

[Konsep sakinah dalam Islam secara normatif dipahami sebagai tujuan utama perkawinan yang menghadirkan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Ar-R?m ayat 21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, realitas sosial memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif dengan praktik di masyarakat, di mana budaya patriarkal masih mendominasi dan menempatkan relasi suami-istri dalam posisi yang tidak setara. Kajian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada aspek normatif atau regulasi negara mengenai keluarga sakinah, tetapi belum banyak yang secara khusus mengaitkannya dengan isu kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan menelaah kembali konsep sakinah sebagai landasan bagi terciptanya kesetaraan gender dalam keluarga. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (library research), penelitian ini menghimpun data dari ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, literatur tafsir, regulasi hukum keluarga di Indonesia, serta pemikiran ulama kontemporer. Analisis dilakukan melalui pendekatan analisis isi dan analisis wacana untuk menyingkap makna normatif sakinah sekaligus menguraikan narasi gender yang termuat dalam penafsiran maupun regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sakinah tidak semata-mata dimaknai sebagai kondisi harmonis, melainkan juga sebagai konstruksi relasi yang berlandaskan kesalingan dan kesetaraan antara suami dan istri. Temuan ini menegaskan bahwa konsep sakinah memiliki potensi besar sebagai kerangka normatif dalam membangun keluarga yang adil dan egaliter. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian perspektif baru bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan gender serta relevan dengan dinamika masyarakat muslim kontemporer.]

Resilience in the Sandwich Generation: Islamic Family Law Perspectives on Coping with Dual Responsibilities

2025-09-05T23:17:56+07:00

This study examines the phenomenon of the sandwich generation, individuals squeezed by the dual responsibilities of caring for their parents and raising their children simultaneously. This phenomenon creates significant multidimensional pressures, affecting their well-being and crucial life decisions. This research aims to analyze how the sandwich generation builds resilience and develops coping strategies amidst this double burden, particularly within the framework of Islamic family law values. This study employs a mixed-methods approach, combining quantitative data from questionnaires with qualitative data from in-depth interviews. The data is then analyzed through the theoretical frameworks of Family Resilience and Role Conflict. Data were collected from 50 individuals aged 25-50, both married and unmarried, who belong to the sandwich generation. The main findings indicate that the sandwich generation faces emotional, financial, and social challenges, which impact decisions such as delaying marriage (waithood). However, they are not passive; they actively build resilience through two main strategies: problem-focused coping (financial planning and division of responsibilities) and emotion-focused coping (strengthening spirituality and seeking social support). The central argument of this research is that resilience is a dynamic process that enables them to balance the demands of their dual roles, where Islamic values serve as a source of motivational strength and an ethical framework for navigating the dilemmas of responsibility.

[Penelitian ini mengkaji fenomena generasi sandwich, yaitu individu yang terhimpit tanggung jawab ganda untuk merawat orang tua dan membesarkan anak sekaligus. Fenomena ini menimbulkan tekanan multidimensional yang signifikan, memengaruhi kesejahteraan dan keputusan hidup krusial. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana generasi sandwich membangun resiliensi dan mengembangkan strategi adaptasi di tengah beban ganda, khususnya dalam kerangka nilai hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan antara pendekatan kuantitatif melalui kuisioner dan pendekatan kualitati melalui wawancara mendalam. Kemudian dianalisis melalui kerangka teori Ketahanan Keluarga dan Konflik Peran. Data diperoleh melalui wawancara terhadap 50 orang yang termasuk generasi sandwich usia 25-50 tahun yang sudah menikah atau belum menikah. Hasil utama menunjukkan generasi sandwich menghadapi tantangan emosional, finansial, dan sosial, yang berdampak pada keputusan seperti penundaan pernikahan (waithood). Namun, mereka tidak pasif, melainkan secara aktif membangun ketahanan melalui dua strategi utama: problem-focused coping (perencanaan keuangan dan pembagian tanggung jawab) dan emotion-focused coping (penguatan spiritualitas dan dukungan sosial). Argumentasi sentral penelitian ini adalah bahwa resiliensi merupakan proses dinamis yang memungkinkan mereka menyeimbangkan tuntutan peran ganda, di mana nilai-nilai Islam berfungsi sebagai sumber kekuatan motivasional dan kerangka etik dalam menghadapi dilema tanggung jawab.]

Hadlanah in Limitations: exploring the fulfillment of the Rights of Scavenger Children through the Lens of Maqashid al-Shariah and Weberian Social Action

2025-09-08T22:38:40+07:00

This study deeply examines the practice of fulfilling children’s rights within scavenger families in Gang Rukun, Wonocatur, through the lens of Maqashid al Shariah, Max Weber’s social action theory, and international children’s rights conventions (CRC). Using a qualitative case study approach, researchers conducted in depth interviews, participant observation, and administrative document reviewing to explore family responses to economic and social pressures in fulfilling children’s basic rights: education, health, legal protection, and identity status. Findings indicate that, despite extremely limited living conditions, parents consistently strive to uphold religious elements, physical and mental safety, legitimate lineage, intelligence, and economic stability which are the main dimensions of Maqashid through meaningful actions such as value rational, instrumental rational, traditional, and affectual actions. However, the fulfillment of rights in predominantly focused on the ?ar?riyy? (primary needs) aspect, while secondary ??jiyy?t and complementary ta?s?n?yy? rights remain inadequately addressed. This research enriches the transnational discourse in Islamic law by weaving together the framework of Maqashid and universal children’s rights, and offers substantive insights for policy formulations based on social justice child protection in marginalized communities. The findings also highlight the importance of cross sectoral interventions, such as access to education, health services, and legal identity protection in supporting the synergy between Islamic norms and international conventions on children’s rights.

[Penelitian ini mengkaji secara mendalam praktek pemenuhan hak anak dalam keluarga pemulung di Gang Rukun, Wonocatur, Yogyakarta, melalui lensa Maqashid al syariah, teori tindakan sosial Max Weber, dan konvensi hak anak internasional (CRC). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, peneliti melakukan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen administratif untuk menggali respons keluarga terhadap tekanan ekonomi dan sosial dalam memenuhi hak-hak dasar anak: pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, serta status identitas. temuan menunjukan bahwa, meskipun kondisi hidup sangat terbatas, orang tua secara konsisten berupaya menggalang elemen religius, keselamatan fisik dan mental, keturunan yang sah, kecerdasan, serta stabilitas ekonomi yang merupakan dimensi utama Maqashid, melalui tindakan bermakna seperti Value Rational, instrumental, traditional, dan affectual actions. namun, pemenuhan hak lebih banyak difokuskan pada aspek ?ar?riyy?t (kebutuhan primer), sementara hak sekunder ??jiyy?t dan pelengkap ta?s?n?yy?t tetap belum mendapatkan perhatian memadai. penelitian ini memperkaya wacana transnasional dalam hukum Islam dengan merajut kerangka Maqashid dan hak anak universal, serta menawarkan wawasan substantif untuk formulasi kebijakan berbasis keadilan sosial dan perlindungan anak di komunitas marginal. temuan ini juga menyoroti pentingnya intervensi lintas sektoral seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum identitas, dalam mendukung sinergi antara norma Islam dan konvensi Internasional mengenai hak anak.]

Rejuvenation of Constitutional Ethics in the Sapta Karsa Hutama of the Constitutional Court

2025-09-30T13:32:59+07:00

This study originates from the constitutional ethics crisis in Indonesian constitutional practice, highlighted by ethical violations committed by constitutional judges. Such cases raise doubts about the effectiveness of Sapta Karsa Hutama as an ethical guideline and moral foundation for the Constitutional Court. The study aims to analyze the relevance of Sapta Karsa Hutama in rejuvenating constitutional ethics and strengthening the Court’s role as the guardian of the constitution and democracy. A normative legal method was applied using conceptual, historical, and statutory approaches, supported by academic literature. The findings reveal that Sapta Karsa Hutama is urgent as an ethical instrument emphasizing integrity, justice, responsibility, and accountability. Weak enforcement, limited internalization of values, and a fragile legal culture have hindered its implementation. The study concludes that rejuvenating constitutional ethics through Sapta Karsa Hutama is essential to uphold the Court’s dignity. It recommends strengthening ethical education, establishing independent oversight mechanisms, and integrating ethical values into constitutional practice to ensure that the rule of ethics operates alongside the rule of law.

[Penelitian ini berangkat dari krisis etika konstitusi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang mencuat melalui kasus pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas Sapta Karsa Hutama sebagai pedoman etik dan dasar moral Mahkamah Konstitusi. Tujuan penelitian adalah menganalisis relevansi Sapta Karsa Hutama dalam merejuvenasi etika konstitusi dan memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan perundang-undangan, didukung kajian literatur akademik. Hasil menunjukkan bahwa Sapta Karsa Hutama memiliki urgensi sebagai instrumen etik yang menekankan integritas, keadilan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Lemahnya implementasi selama ini disebabkan inkonsistensi penegakan, minimnya internalisasi nilai, serta lemahnya budaya hukum. Kesimpulannya, rejuvenasi etika konstitusi melalui Sapta Karsa Hutama penting untuk menjaga martabat Mahkamah Konstitusi. Penelitian merekomendasikan penguatan pendidikan etik, mekanisme pengawasan yang independen, dan integrasi nilai etika dalam praktik ketatanegaraan agar rule of ethics berjalan seiring dengan rule of law.]

The Authority of the Village Consultative Body in Determining Village Development Policies Based on Law Number 6 of 2014 Concerning Villages

2025-10-05T20:45:05+07:00

This study examines the authority of the Village Consultative Body (BPD) in determining the direction of village development policies as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. As a village legislative institution, the BPD holds a strategic role not only as a supervisory body but also as a partner to the Village Head in formulating, deliberating, and approving development policies that directly affect community welfare. This research employs a normative juridical method with statutory, historical, and case approaches to analyze the relationship between legal norms and the practical implementation of village governance. The findings indicate that the implementation of BPD’s authority remains suboptimal due to limited human resource capacity, weak communication with village governments, and low community participation in development planning. Therefore, institutional strengthening, continuous capacity building for BPD members, and enhanced synergy with village governments are necessary to establish democratic, participatory, and accountable village governance.

[Penelitian ini membahas kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra Kepala Desa dalam merumuskan, membahas, dan menyepakati kebijakan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan kasus untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan BPD belum optimal karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dengan pemerintah desa, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan, pelatihan berkelanjutan bagi anggota BPD, serta sinergi yang lebih baik dengan pemerintah desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel.]

Analysis of the Utilization of Productive Waqf Assets of the HMSS Sejahtera Bersama Foundation’s Palm Oil Plantation in North Singkil District: An Islamic Financial Perspective

2025-09-26T21:47:46+07:00

Productive waqf represents a management scheme that enhances the economic value of waqf assets before their benefits are distributed to the community. In Indonesia, the potential of waqf is estimated at IDR 1,000 trillion, yet only about 1% has been managed productively. The limited effectiveness of waqf management, particularly at the village level, is often constrained by low literacy, weak managerial capacity, and insufficient education for nazhir. This study aims to examine the utilization of productive waqf assets in the form of oil palm plantations managed by Yayasan Himpunan Masyarakat Singkil–Subulussalam (HMSS) Sejahtera Bersama in Singkil Utara District and to assess the application of Islamic financial principles in its management. Employing a descriptive qualitative approach through interviews, direct observation, and document review, the findings reveal that the management of oil palm plantations significantly enhances the economic value of waqf assets. The benefits are allocated to social activities, religious education, community economic empowerment, business development, and institutional operations. The management adheres to Islamic financial principles by emphasizing transparency, fairness, accountability, and avoiding riba, gharar, and maysir. This study demonstrates that productive waqf can be managed both professionally and in compliance with sharia, making it a sustainable instrument for empowering the Muslim community.

[Wakaf produktif merupakan mekanisme pengelolaan aset wakaf yang berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi sebelum hasilnya disalurkan kepada masyarakat. Potensi wakaf di Indonesia diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun, namun pemanfaatannya secara produktif baru sekitar 1%. Rendahnya efektivitas pengelolaan, khususnya di tingkat desa, sering dipengaruhi keterbatasan literasi wakaf, lemahnya manajemen, serta minimnya edukasi bagi nazhir. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan aset wakaf produktif berupa kebun kelapa sawit oleh Yayasan Himpunan Masyarakat Singkil–Subulussalam (HMSS) Sejahtera Bersama di Kecamatan Singkil Utara serta menilai penerapan prinsip keuangan syariah dalam pengelolaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil menunjukkan pengelolaan kebun kelapa sawit mampu meningkatkan nilai ekonomi aset wakaf secara signifikan, dengan manfaat yang disalurkan untuk kegiatan sosial, pendidikan agama, pemberdayaan ekonomi, pengembangan usaha, dan operasional yayasan. Prinsip keuangan syariah dijalankan melalui penerapan transparansi, keadilan, akuntabilitas, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini membuktikan bahwa wakaf produktif dapat dikelola secara profesional sekaligus sesuai syariat, sehingga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.]

The Responsibility of the Regional Government in Flood Management to Realize a Healthy Environment in Palembang

2025-10-13T20:32:31+07:00

This study examines the juridical aspects of the local government’s role and responsibility in addressing flooding in Palembang City based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The issue arises from the weak implementation of regional policies in realizing the community’s right to a good and healthy environment. The study aims to analyze the conformity of local government accountability with the principles of environmental justice and sustainability. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed qualitatively. The findings indicate that although several regulations govern environmental management and disaster mitigation, their implementation remains suboptimal due to poor institutional coordination and weak law enforcement. The study concludes that strengthening the local government’s legal responsibility and policy enforcement is essential to ensure the protection of the right to a healthy and sustainable environment.

[Penelitian ini membahas aspek yuridis peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan banjir di Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan muncul karena masih lemahnya implementasi kebijakan daerah dalam mewujudkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab hukum pemerintah daerah dengan prinsip keadilan lingkungan dan keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana, implementasinya belum optimal karena keterbatasan koordinasi antarinstansi dan lemahnya penegakan hukum. Kesimpulannya, dibutuhkan penguatan peran pemerintah daerah dalam kebijakan dan penegakan hukum lingkungan untuk menjamin perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.]

Juridical Analysis of the Prohibition of Political Campaigns in Places of Worship According to the Constitutional Court Decision No. 65/PUU-XXI/2023 in the Perspective of Maslahah Mursalah

2025-10-14T15:47:07+07:00

This study discusses the prohibition of political campaigns in places of worship as regulated in Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017 on General Elections, which became the subject of review in the Constitutional Court Decision No. 65/PUU-XXI/2023. The research focuses on the Constitutional Court’s legal considerations and provides a juridical analysis of the decision through the perspective of Maslahah Mursalah. Using a normative legal approach, the study examines statutory documents and legal theories developed by Jimly Asshiddiqie, Djokosoetono, Gustav Radbruch, and Abdul Wahab Khallaf. The findings indicate that the decision arose due to legal uncertainty between the article’s norm and its explanatory note. The Court ruled that the explanation of Article 280 paragraph (1) letter h contradicts the 1945 Constitution and has no binding legal force. From the Maslahah Mursalah perspective, campaigning in places of worship may be permissible if it upholds sanctity, order, and respect for religious practices, aligning with the principle of public benefit and Islamic legal justice.

[Penelitian ini membahas larangan kampanye di tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi objek pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Fokus kajian ini meliputi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi serta analisis yuridis terhadap putusan tersebut dalam perspektif Maslahah Mursalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah dokumen perundang-undangan serta teori hukum dari Jimly Asshiddiqie, Djokosoetono, Gustav Radbruch, dan Abdul Wahab Khallaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya putusan ini didorong oleh adanya ketidakpastian hukum antara norma dan penjelasan pasal. Mahkamah menegaskan bahwa penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam perspektif Maslahah Mursalah, kampanye di tempat ibadah dapat diperbolehkan apabila dilakukan dengan menjaga kesucian, ketertiban, dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah. Hal ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan umat dan keadilan sosial yang menjadi dasar pembentukan hukum Islam.]

Analysis of Law Enforcement Arrangements Against Human Trafficking Practices as Organized Crime: A Legal Certainty Perspective

2025-10-17T20:07:42+07:00

Basically, the Indonesian State has been actively combating the crime of trafficking in persons based on jurisdiction, but in reality the practice of trafficking in persons is still rampant against the background of various challenges and obstacles originating internally and externally which are directly related to current law enforcement methods. The urgency of eradicating the practice of trafficking in persons as a crime that is currently rampant must be resolved immediately with several strategies such as reconstructing law enforcement towards a more responsive and prioritizing preventive action in the form of prevention and repressive action, namely the protection of victims of trafficking in persons to achieve legal certainty. This research aims to examine the reconstruction of ideal law enforcement in eradicating the practice of human trafficking in order to realize the value of legal certainty. This research uses qualitative analysis with empirical juridical research method elaborated withstatute approach andsociological approach. The results showed that law enforcement has been rigid so that responsive law enforcement is needed in accordance with the needs of the parties concerned between the victim and the perpetrator in order to achieve legal certainty.

[Secara umum, Negara Indonesia telah secara aktif memerangi kejahatan perdagangan orang berdasarkan yurisdiksi, namun pada kenyataannya praktik perdagangan orang masih marak terjadi di tengah berbagai tantangan dan hambatan yang berasal dari dalam dan luar negeri, yang secara langsung terkait dengan metode penegakan hukum yang berlaku saat ini. Urgensi memberantas praktik perdagangan orang sebagai kejahatan yang saat ini merajalela harus segera diatasi dengan beberapa strategi, seperti merekonstruksi penegakan hukum menjadi lebih responsif dan memprioritaskan tindakan preventif dalam bentuk pencegahan dan tindakan represif, yaitu perlindungan korban perdagangan orang untuk mencapai kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rekonstruksi penegakan hukum yang ideal dalam memberantas praktik perdagangan manusia guna mewujudkan nilai kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris yang dikembangkan dengan pendekatan statuta dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah kaku sehingga diperlukan penegakan hukum yang responsif sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak terkait antara korban dan pelaku guna mencapai kepastian hukum.]

Negotiating Justice: An Islamic Legal Analysis of the Delay in Inheritance Distribution

2025-10-23T00:06:55+07:00

This study aims to analyze the phenomenon of delayed inheritance distribution from a socio-Islamic legal perspective, focusing on the social, cultural, and religious dynamics that influence the practices of Muslim communities. Although Islamic law emphasizes the importance of distributing inheritance immediately after the decedent’s death, in reality, many families postpone the process due to concerns about maintaining harmony, moral readiness, and economic considerations. This research employs a qualitative approach using observation, interviews, and documentation to explore community and religious leaders’ views on the issue. The findings reveal that the delay in inheritance distribution is not merely caused by ignorance of Islamic law but also reflects social adaptation to customary norms and local authority structures. The study highlights that the implementation of Islamic law within society is not rigid but negotiated within dynamic social contexts. The socio-legal approach underscores that Islamic law functions not only as a normative system but also as an instrument of social consciousness capable of bridging the gap between legal texts and contemporary social realities.

[Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena penundaan pembagian harta warisan dalam perspektif sosio-hukum Islam dengan fokus pada dinamika sosial, kultural, dan religius yang memengaruhi praktik masyarakat Muslim. Meskipun hukum Islam menegaskan pentingnya pembagian warisan segera setelah pewaris meninggal dunia, dalam kenyataan banyak keluarga menunda proses tersebut dengan alasan menjaga keharmonisan, ketidaksiapan moral, serta pertimbangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap praktik penundaan warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian harta warisan bukan hanya akibat ketidakpahaman terhadap hukum Islam, tetapi juga merupakan bentuk adaptasi sosial terhadap norma adat dan struktur kekuasaan lokal. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan hukum Islam di masyarakat tidak bersifat kaku, melainkan dinegosiasikan dalam konteks sosial yang dinamis. Pendekatan sosio-hukum memberikan pemahaman bahwa hukum Islam berfungsi tidak hanya sebagai norma normatif, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran sosial yang mampu menjembatani antara teks hukum dan realitas masyarakat kontemporer.]