Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah

The Effectiveness of The Implementation of Bengkalis Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 in The Payment of Workers’ Wages

Belinda Oktaviani, Winsherly Tan, Ampuan Situmeang — Sun, 09 Nov 2025 00:00:00 +0700

Research on the effectiveness of the implementation of Bengkalis Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 concerning the provision of wages for local workers is conducted to ensure that the payment of wages to local workers in Bengkalis Regency complies with the applicable laws and regulations, while also promoting the welfare of its workforce. The provision of fair and timely wages, along with supporting welfare facilities, remains an issue that has not yet been fully realized in Bengkalis Regency. Various factors influence the effectiveness of this regulation in ensuring the proper payment of wages to local workers. Therefore, this study examines five factors influencing legal effectiveness as proposed by Soerjono Soekanto and reviews the implementation of wage distribution for local workers in Bengkalis Regency by employers. In addition to employers, the regional government through collaboration between the Regent and other local institutions, such as the Department of Manpower and Transmigration of Bengkalis Regency and the Technical Implementation Unit of Manpower, can play a a role in taking preventive and repressive measures to achieve the effectiveness of Bengkalis Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 (Perda Kab. Bengkalis No. 3/2022. This study further identifies the causes of non-compliance in wage provision for local workers and proposes solutions to ensure the objectives of the regulation can be met. Accordingly, the solutions offered by this research aim to provide stronger protection for local workers in Bengkalis Regency and to advance the welfare of the local community.

[Penelitian mengenai efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 terhadap pemberian upah tenaga kerja lokal dilakukan agar pembayaran upah tenaga kerja lokal di Kabupaten Bengkalis dapat sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku dan memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerjanya. Pemberian upah tenaga kerja yang sesuai dan tepat waktu serta fasilitas penyokong kesejahteraan lainnya menjadi hal yang masih belum dilakukan di Kabupaten Bengkalis. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Perda ini dalam pemberian upah tenaga kerja lokal yang sesuai, sehingga penelitian ini akan mengkaji 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto dan meninjau pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja lokal di Kabupaten Bengkalis oleh pengusaha. Bukan hanya pengusaha, pemerintah daerah melalui kerja sama Bupati dan perangkat-perangkat daerah lainnya, seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dan Unit Pelaksana Teknis Ketenagakerjaan dapat berperan dalam mengambil langkah preventif dan represif agar efektivitas pelaksanaan Perda Kab Bengkalis No. 3 Tahun 2022 dapat tercapai. Dalam penelitian ini, penyebab dari pemberian upah tenaga kerja lokal masih banyak yang tidak sesuai akan diberikan solusi agar harapan dari Perda ini dapat tercapai. Maka, solusi-solusi yang diberikan dari penelitian ini akan melindungi tenaga kerja lokal di Kabupaten Bengkalis lebih baik dan mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.]

The Role of Aceh Truth and Reconciliation Commission in Addressing Past Human Rights Violations

Adam Juliandika, Jummaidi Saputra, Siti Rahmah, Anhar Nasution, Fazzan — Mon, 10 Nov 2025 00:00:00 +0700

The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of KKR Aceh as a localized mechanism of transitional justice, particularly in promoting truth-seeking, victim rehabilitation, and reconciliation. Employing a normative–empirical legal approach, the research analyzes both the regulatory foundations and the practical implementation of KKR Aceh’s mandate as outlined in Law No. 11 of 2006 on the Governance of Aceh and Qanun Aceh No. 17 of 2013. Data were obtained from statutory regulations, official reports, and scholarly literature. The normative analysis focuses on the institutional design, legal legitimacy, and alignment of KKR Aceh with Indonesia’s constitutional principles and international human rights standards. Meanwhile, the empirical analysis evaluates its achievements in documenting human rights abuses, organizing public hearings, and recommending reparations for victims. The findings indicate that KKR Aceh has made substantial progress in restoring victims’ dignity and encouraging societal healing. However, its capacity remains limited due to legal, financial, and institutional challenges, including dependency on special autonomy funds and lack of coordination with national agencies. The study concludes that reinforcing KKR Aceh’s legal framework, ensuring continuous funding, and integrating reconciliation education are vital for strengthening transitional justice and sustaining peace in Aceh.

[Tujuan penelitian ini adalah menilai efektivitas KKR Aceh sebagai mekanisme keadilan transisional di tingkat lokal, terutama dalam memajukan pengungkapan kebenaran, pemulihan korban, dan rekonsiliasi sosial. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, penelitian ini menganalisis landasan hukum serta implementasi praktis mandat KKR Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan literatur akademik. Analisis normatif menitikberatkan pada legitimasi hukum, desain kelembagaan, serta kesesuaian KKR Aceh dengan prinsip konstitusi dan standar hak asasi manusia internasional. Sementara itu, analisis empiris menilai pencapaian lembaga ini dalam mendokumentasikan pelanggaran HAM, menyelenggarakan sidang kesaksian publik, serta memberikan rekomendasi reparasi bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKR Aceh telah berkontribusi signifikan dalam memulihkan martabat korban dan memperkuat rekonsiliasi sosial. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat kendala hukum, keuangan, dan kelembagaan, termasuk ketergantungan pada dana otonomi khusus dan lemahnya koordinasi dengan lembaga nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan dasar hukum, dukungan pendanaan berkelanjutan, dan pendidikan rekonsiliasi diperlukan untuk memperkuat keadilan transisional dan menjaga perdamaian di Aceh.]

The Influence of Bugis Women’s Education on the Amount of Panai A Social and Cultural Study: A Case Study of the Bugis Community in Kateman District

Siti Rohani — Sat, 22 Nov 2025 00:00:00 +0700

The uang panai’ tradition is one of the customary practices in Bugis marriage ceremonies, involving the giving of a sum of money from the groom’s family to the bride’s family. This money is used as wedding expenses in preparation for the marriage ceremony. The tradition symbolizes respect and honor toward women. This study examines the influence of Bugis women’s educational level on the amount of uang panai’ within the Bugis community in Kateman District, Riau, where the majority of residents are not ethnically Bugis. The research employs a qualitative ethnographic approach and uses the theory of acculturation as an analytical framework. The findings reveal that the higher the woman’s educational attainment, the greater the amount of uang panai’ requested by her family as a form of social appreciation. However, in a non-Bugis dominant environment, this practice has undergone adaptation through interfamily negotiations. Consequently, the uang panai’ amount among Bugis women in Kateman District differs from that in Bugis communities in Sulawesi. Acculturation plays a key role in maintaining the continuity of the tradition while allowing flexibility in its practice.

[Tradisi uang panai’ merupakan salah satu tradisi yang ada dalam perkawinan masyarakat Bugis, yaitu berupa pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang dipergunakan sebagai uang belanja untuk mempersiapkan acara perkawinan. Tradisi ini mempunyai arti sebagai bentuk sebuah penghargaan dan penghormatan kepada pihak perempuan. Penelitian ini membahas pengaruh pendidikan perempuan Bugis terhadap nominal uang panai’, dalam tradisi masyarakat Bugis di Kecamatan Kateman, Riau, yang mayoritas bukan bersuku Bugis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif etnografi, dan menggunakan teori Akulturasi sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin besar nominal uang panai’ yang diminta keluarga sebagai bentuk penghargaan sosial. Namun, dalam lingkungan yang bukan mayoritas Bugis ini, ternyata mengalami penyusuaian melalui negosiasi antar keluarga. Sehingga nominal uang panai’ perempuan Bugis di Kecamatan Kateman, memiliki perbedaan besaran nominal, jika dibandingkan dengan masyarakat Bugis yang ada di Sulawesi. Akulturasi berperan dalam menjaga bagaimana tradisi tetap dijalankan sekaligus menungkinkan fleksibilitas dalam praktiknya.]

A Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 39/PUU-XVIII/2020 on Regulatory Imbalances between Conventional Television Broadcasting and Over-The-Top Media from the Perspective of Justice

Siti Nur Rohayati, Izomiddin Izomiddin, Muhamad Harun — Tue, 25 Nov 2025 00:00:00 +0700

The advancement of digital technology has given rise to internet-based Over The Top media services that operate outside the broadcasting regulatory framework governing conventional television as stipulated in Law Number 32 of 2002. This regulatory imbalance creates concerns of injustice, as conventional television broadcasters bear heavier legal obligations compared to digital platforms. The disparity prompted a judicial review petition before the Constitutional Court through Case Number 39/PUU-XVIII/2020. The research addresses two core issues: the legal considerations of the Constitutional Court in reviewing Article 1 point 2 of the Broadcasting Law, and the juridical basis of the Court’s decision concerning the differential treatment between conventional television broadcasting and Over The Top media services from the perspective of justice. The study aims to analyze the Constitutional Court’s decision through a philosophical-juridical approach by employing John Rawls’s theory of justice and the principles of Islamic Legal Philosophy to assess the extent to which the ruling aligns with substantive justice. This research adopts a normative legal method using primary and secondary sources collected through literature review, observation, interviews, and documentation. The data were analyzed qualitatively to elaborate on the Court’s legal reasoning, the regulatory context, and the justice implications of the decision. The findings show that the Constitutional Court rejected the judicial review petition on the grounds of fundamental technical differences between conventional broadcasting and Over The Top services, thereby excluding digital platforms from the scope of the Broadcasting Law. The analytical assessment reveals that although the ruling is formally valid, it does not fully achieve substantive justice. Rawlsian evaluation demonstrates a violation of the Difference Principle due to the creation of unequal competitive conditions disadvantaging national broadcasters. Meanwhile, Islamic Legal Philosophy, through the concepts of al-maslahah and taw?zun, emphasizes the need for balanced social and moral responsibilities that are not yet addressed within the current legal framework. The implications of this study highlight the urgency of comprehensive and adaptive media law reform to respond to digital transformation. Regulatory renewal is required to ensure distributive justice, strengthen the protection of national broadcasting industries, and uphold public welfare amid the rapidly evolving internet-based media ecosystem.

[Perkembangan teknologi digital melahirkan layanan media Over The Top berbasis internet yang beroperasi tanpa berada dalam rezim pengaturan penyiaran sebagaimana televisi konvensional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Ketidakseimbangan regulasi tersebut memunculkan persoalan keadilan karena televisi konvensional menanggung kewajiban hukum yang lebih berat dibandingkan platform digital, sehingga diajukan pengujian norma melalui perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020. Permasalahan penelitian ini mencakup dua hal, yaitu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran serta dasar yuridis putusan tersebut terhadap perbedaan perlakuan antara penyiaran televisi konvensional dan media Over The Top dalam perspektif keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi secara filosofis-yuridis menggunakan teori keadilan John Rawls dan prinsip-prinsip Filsafat Hukum Islam untuk menilai kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode normatif dengan sumber data primer dan sekunder, diperoleh melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan argumentasi hukum, konteks regulasi, dan implikasi keadilan dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil atas dasar perbedaan karakteristik teknis antara penyiaran televisi dan layanan Over The Top sehingga platform digital tidak termasuk dalam cakupan Undang-Undang Penyiaran yang berlaku. Temuan analitis menunjukkan bahwa putusan tersebut, meskipun sah secara formal, belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif. Telaah berdasarkan teori Rawls menegaskan adanya pelanggaran terhadap prinsip perbedaan karena terciptanya ketidakseimbangan kompetisi antara pelaku penyiaran nasional dan penyedia layanan digital. Perspektif Filsafat Hukum Islam melalui konsep al-maslahah dan taw?zun mengharuskan adanya keseimbangan tanggung jawab sosial yang belum terakomodasi dalam putusan tersebut. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi hukum penyiaran yang bersifat komprehensif dan adaptif terhadap transformasi digital. Pembaruan regulasi diperlukan untuk memastikan keadilan distributif, perlindungan industri penyiaran nasional, sekaligus menjaga kemaslahatan publik di tengah perkembangan ekosistem media berbasis internet.]

Contract Engineering in OTO Financing Products at Bank Syariah Indonesia

Nurul Lailaturrokhmah, Moh. Chairul Annas — Sat, 29 Nov 2025 00:00:00 +0700

Currently, Islamic banking in Indonesia is part of the main financial services sector that is entering a new phase. Growth so that it really needs the loyalty and trust of the community. This loyalty and trust transformed Islamic banks before entering the maturity phase. This includes financing the procurement of motor vehicles that can ease the community. The purpose of this research is to find out what contracts are contained in the financing. Is the theory in accordance with the practice in the field? The results of this study concluded that there was contract engineering in OTO financing at Sharia Banks, making it widely criticized by the public. If in practice two contracts are used, it must be explained at the beginning, and the gem contract must be adjusted, however, what happens in the field is not as written. Therefore, the author concludes that OTO financing is contrived by the contract and is not in accordance with sharia.

[Saat ini, perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian dari sektor jasa keuangan utama yang sedang memasuki fase baru pertumbuhan sehingga sangat membutuhkan loyalitas dan kepercayaan masyarakat. Loyalitas dan kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong transformasi perbankan syariah sebelum memasuki fase kematangan. Salah satu bentuk layanan yang ditawarkan adalah pembiayaan pengadaan kendaraan bermotor yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut serta menilai apakah teori yang mendasarinya sesuai dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya rekayasa akad dalam pembiayaan OTO di Bank Syariah sehingga menuai banyak kritik dari masyarakat. Apabila dalam praktik digunakan dua akad, maka harus dijelaskan sejak awal dan ketentuan setiap akad harus disesuaikan, namun kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan tertulis. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan OTO direkayasa melalui akad dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.]

Period of ‘Iddah Of Woman In Khulu’ Perspective Of Ibn Qayyim Al-Jauziyyah and Ibn Hazm

Roihanatunnida Nasution, Irwan Irwan — Thu, 04 Dec 2025 00:00:00 +0700

This study discusses the waiting period (‘Iddah) of a woman who initiates divorce through khulu’ according to the perspectives of two prominent scholars, Ibn Qayyim al-jauziyyah and Ibn Hazm. Khulu’ is a form of divorce initiated by the wife with compensation (iwadh) given to the husband. The main issue addressed in this research is the differing opinions between the two scolars regarding the length of the ‘iddah for women who undergo khulu’. Ibn Qayyim asserts that the ‘iddah period is one menstrual cycle, while Ibn Hazm maintains it should be three quru’. This research employs a qualitative method with a library research approach and comparative analysis. The findings indicate that the divergence arises from the difference in their legal reasoning methods: Ibn Qayyim adopts ta’lil (reason-based analogy) and qiyas, while Ibn hazm adheres strictly to the literal meaning of the texts. This study contributes to the understanding of Islamic Legal divercity concerning marital jurisprudence.

Legal Protection of Equal Rights to Pension Guarantees for Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK) in the Perspective of Maslahah Mursalah

Wama Fitriani, Cholidi Cholidi, Yazwardi Yazwardi — Mon, 01 Dec 2025 00:00:00 +0700

The inequality of legal protection regarding pension benefit rights between Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK) remains a crucial issue in the governance of the Indonesian State Civil Apparatus (ASN). Although the State Civil Apparatus Law outlines material and non-material entitlements for ASN in general, each category of personnel does not yet receive equal access to pension security. This disparity creates problems of fairness, legal certainty, and state accountability in protecting ASN as public service providers. This study aims to explore the legal protection of equal pension rights for PNS and PPPK through a constitutional law review and the application of the maslahah mursalah principle. The research employed a normative juridical method by examining statutory regulations, legal doctrines, court decisions, and relevant literature. The findings reveal that existing pension regulations do not ensure equal legal protection between PNS and PPPK, resulting in welfare disparities within the ASN system. Through the perspective of maslahah mursalah, pension benefits for all ASN constitute a form of public interest that promotes humane treatment after years of service, provides psychological security regarding future planning, and reduces the risk of socio-economic vulnerability in old age. The implications of this study highlight the urgency for regulatory harmonization of pension schemes to ensure equality between PNS and PPPK, reflecting distributive justice, legal protection, and improved governance of the ASN system in Indonesia.

[Ketimpangan perlindungan hukum terkait kesetaraan hak jaminan pensiun antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menjadi persoalan krusial dalam tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Walaupun Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah menetapkan hak materiel dan nonmateriel bagi ASN secara umum, masing-masing kategori pegawai belum sepenuhnya memperoleh jaminan hak yang setara, khususnya dalam aspek jaminan pensiun. Kondisi ini menimbulkan problem keadilan, kepastian hukum, serta konsistensi perlindungan negara terhadap ASN sebagai pelaksana layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap kesetaraan hak jaminan pensiun bagi PNS dan PPPK melalui tinjauan hukum tata negara dan pendekatan prinsip maslahah mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jaminan pensiun belum memberikan kesetaraan perlindungan hukum antara PNS dan PPPK, sehingga menimbulkan disparitas kesejahteraan bagi ASN. Melalui analisis konsep maslahah mursalah, jaminan pensiun bagi seluruh ASN menjadi bagian dari kemaslahatan publik karena memberikan perlakuan manusiawi setelah masa pengabdian, menciptakan rasa aman psikologis terhadap perencanaan masa depan, serta mengurangi risiko kerentanan sosial dan ekonomi pada usia lanjut. Implikasi penelitian ini menegaskan urgensi harmonisasi regulasi jaminan pensiun yang setara bagi PNS dan PPPK sebagai wujud keadilan distributif, perlindungan hukum, dan penyempurnaan tata kelola ASN di Indonesia.]

The Influence of Social Media on the High Divorce Rate in Ternate City in the Perspective of Maqasid al-syari'ah

Takdir Hardani La ajiri, Muhammad Nibros Hammam, Hilmy Amjad Nada — Fri, 05 Dec 2025 00:00:00 +0700

The phenomenon of increasing divorce lawsuits filed by wives in Ternate City indicates a shift in social dynamics within Muslim households. One notable factor is the influence of social media on attitudes, emotions, and marital relationships. This study aims to analyze the implications of social media on the increase in divorce lawsuits and review them from the perspective of maq??id al-syar?'ah in Islamic family law. Using a qualitative approach and data collection techniques in the form of interviews and documentation, it was found that social media often triggers conflict, either through access to information in the form of legal awareness that strengthens the wife's courage to file for divorce or because of evidence of infidelity and the tendency to compare one's household with that of other couples (social comparison). The maq??id al-syar?'ah perspective views divorce as a form of protection for the soul, mind, and offspring that can threaten the psychological well-being of children. Maq??id al-syar?'ah does not directly legitimize divorce as the main solution, but emphasizes the importance of conflict prevention and strengthening relationships within the family. This study affirms the importance of digital literacy and an Islamic legal approach that is responsive to social change.

[Fenomena meningkatnya cerai gugat oleh istri di Kota Ternate menunjukkan adanya pergeseran dinamika sosial dalam rumah tangga Muslim. Salah satu faktor yang mencolok adalah pengaruh media sosial terhadap sikap, emosi, dan hubungan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis implikasi media sosial terhadap peningkatan kasus cerai gugat serta meninjaunya dalam perspektif maqashid syari’ah pada hukum keluarga Islam. Dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa media sosial sering menjadi pemicu konflik, baik melalui akses informasi sebagai bentuk kesadaran hukum yang memperkuat keberanian istri menggugat cerai maupun karena adanya bukti perselingkuhan dan kecedenderungan membandingkan kehidupan rumah tangga dengan pasangan lain (social comparison). Perspektif maqashid syari’ah memandang tindakan cerai gugat ini sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa, akal, dan perlindungan terhadap keturunan yang dapat mengancam psikologis anak. Maqashid syari’ah tidak secara langsung melegitimasi perceraian sebagai jalan keluar utama, melainkan menekankan pentingnya pencegahan konflik dan penguatan relasi dalam hubungan keluarga. Penelitian ini menegaskan pentingnya literasi digital dan pendekatan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial.]

Implementation of GAG Based on ZCP in Enhancing Economic Empowerment of Communities in West Sulawesi

Erty Rospyana Rufaida, Herlina Ilyas — Fri, 05 Dec 2025 00:00:00 +0700

This study aims to examine the implementation of Good Amil Governance (GAG) principles based on Zakat Core Principles (ZCP) within zakat management institutions in three regencies with the highest poverty rates in West Sulawesi: Polewali Mandar, Majene, and Mamasa. The main issue addressed is how professional, transparent, and accountable zakat governance can support the economic empowerment of mustahik communities. This research adopts the position that implementing GAG based on ZCP is a strategic approach to improving the effectiveness of zakat management, which has not been comprehensively studied at the regency level. A qualitative method using a case study approach and Participatory Action Research was employed through in-depth interviews, observations, and analysis of official documents. The findings indicate that although the fundamental principles of zakat governance have been applied, there are weaknesses such as suboptimal public transparency, underperforming internal audit functions, limited digitalization, and empowerment program effectiveness that is not yet integrated with ongoing training and monitoring. This study contributes by expanding the application of Good Amil Governance principles based on the Zakat Core Principles at the district level, which has previously been rarely examined. The study also identifies various gaps in zakat governance, such as low public transparency, weak internal audit functions, and limited digitalization.

[Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan prinsip Good Amil Governance (GAG) berbasis Zakat Core Principles (ZCP) pada lembaga pengelola zakat di tiga kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Barat, yaitu Polewali Mandar, Majene, dan Mamasa. Isu utama yang dibahas adalah bagaimana tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat mustahik. Penelitian ini mengambil posisi bahwa implementasi GAG berbasis ZCP merupakan pendekatan strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat yang belum banyak dikaji secara komprehensif di tingkat kabupaten. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan Participatory Action Research digunakan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip dasar tata kelola zakat telah diterapkan, terdapat kelemahan seperti kurang optimalnya transparansi publik, fungsi audit internal yang belum berjalan maksimal, keterbatasan digitalisasi, serta efektivitas program pemberdayaan yang belum terintegrasi dengan pelatihan dan monitoring berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas penerapan prinsip Good Amil Governance berbasis Zakat Core Principles pada level kabupaten yang sebelumnya jarang dikaji. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kesenjangan dalam tata kelola zakat, seperti rendahnya transparansi publik, lemahnya fungsi audit internal, dan terbatasnya digitalisasi.]

Maqasid al-Shari‘ah and Ecotheology: A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues

Arzam Arzam, Kusnadi Kusnadi — Fri, 12 Dec 2025 00:00:00 +0700

This study philosophically analyzes the normative basis of the relationship between maqasid al-shari'ah and ecotheology as the foundation for forming of Islamic law in response to contemporary ecological issues. Using a qualitative-normative approach combined with hermeneutic-philosophical analysis, the study explores the dimension of maqasid al-syari‘ah particularly the conception of hifz al-bi’ah as a vital additional objective in framing responsive and sustainable Islamic environmental law. The study of Islamic ecotheology is supported by the core principles of tawhid, khalifah-amanah, mizan, and the prohibition of fasad, which shape the ethics and norms of environmental protection. Findings reveal that integrating maqasid al-syari‘ah with ecotheology has the potential to strengthen the normative framework of Islamic law through contemporary ijtihad, environmental fatwas, and the development of community-based legal instruments but still faces challenges such as anthropocentrism, implementation gaps, and the need to harmonize with sustainable development standards. The study concludes there is a necessity to reinforce the paradigm of ecological justice and facilitate intertradition collaboration to realize more effective Islamic legal responses addressing the global ecological crisis.

[Penelitian ini menganalisis secara filosofis dasar normatif hubungan antara maqasid al-syari‘ah dan ekoteologi sebagai fondasi pembentukan hukum Islam dalam merespons isu-isu ekologis kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif-normatif dan analisis hermeneutis-filosofis, penelitian mengupas dimensi maqasid al-syari‘ah khususnya pemaknaan hifz al-bi’ah sebagai maqasid tambahan yang vital dalam membingkai hukum lingkungan Islam yang responsif dan berkelanjutan. Kajian ekoteologi Islam didukung oleh prinsip utama tawhid, khalifah-amanah, mizan, dan larangan fasad, yang membentuk etika dan norma perlindungan lingkungan. Hasil temuan menunjukkan bahwa integrasi maqasid al-syari‘ah dengan ekoteologi berpotensi memperkuat kerangka normatif hukum Islam melalui ijtihad kontemporer, fatwa lingkungan, dan pengembangan instrumen hukum berbasis komunitas, namun masih menghadapi tantangan antroposentrisme, gap implementasi, serta perlunya harmonisasi dengan standar pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan paradigma keadilan ekologis dan kolaborasi lintas tradisi demi mewujudkan hukum Islam yang lebih efektif dalam menjawab krisis ekologis global]

Towards a Human Rights-Based Legal Framework for Genetic Technology in Indonesia

Alice Angela Marici, Ampuan Situmeang, Hari Sutra Disemadi — Sat, 13 Dec 2025 00:00:00 +0700

The lack of specific legal provisions addressing the misuse of genetic information in Indonesia raises critical concerns regarding potential violations of the right to privacy and genetic-based discrimination. This study aims to examine the extent to which Indonesia’s legal framework protects human rights in the era of genetic technology. Employing a normative legal research method, the study utilizes statutory and conceptual approaches to analyze relevant laws, including the 1945 Constitution, the Human Rights Law, and the Personal Data Protection Law. The findings reveal that while Indonesia’s existing legal framework provides foundational human rights protections, it fails to explicitly regulate genetic data as a distinct category requiring heightened safeguards. Key issues include the absence of mechanisms for informed consent, vague data governance, and a lack of explicit prohibitions on genetic discrimination. As genetic testing expands—particularly in health, research, and insurance sectors—the risk of rights violations becomes more imminent. The study recommends comprehensive reform through the creation of dedicated legislation, establishment of an independent oversight body, and adoption of progressive legal principles such as autonomy, non-discrimination, and precaution. Without such reforms, Indonesia risks falling behind in ethically and legally navigating genetic innovation while compromising constitutional human rights guarantees. Without such reforms, Indonesia risks falling behind in ethically and legally navigating genetic innovation while compromising constitutional human rights guarantees.

[Kurangnya ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur penyalahgunaan informasi genetik di Indonesia menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi pelanggaran hak atas privasi serta diskriminasi berbasis karakteristik genetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kerangka hukum Indonesia melindungi HAM dalam era perkembangan teknologi genetik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis berbagai regulasi yang relevan, termasuk UUD NRI 1945, UU Hak Asasi Manusia, serta UU Pelindungan Data Pribadi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia saat ini telah menyediakan perlindungan dasar terhadap hak asasi manusia, regulasi tersebut belum secara tegas mengatur data genetik sebagai kategori khusus yang memerlukan perlindungan lebih kuat. Beberapa isu utama yang ditemukan antara lain ketiadaan mekanisme persetujuan berdasarkan informasi (informed consent), ketidakjelasan tata kelola data, serta belum adanya larangan eksplisit terhadap diskriminasi genetik. Seiring dengan meluasnya penggunaan tes genetik- terutama dalam sektor kesehatan, penelitian, dan asuransi-risiko terjadinya pelanggaran hak semakin meningkat. Penelitian ini merekomendasikan dilakukannya reformasi hukum secara komprehensif melalui pembentukan regulasi khusus, pendirian lembaga pengawas independen, serta penerapan prinsip-prinsip hukum progresif seperti otonomi, non-diskriminasi, dan prinsip kehati-hatian. Tanpa adanya reformasi tersebut, Indonesia berisiko tertinggal dalam menghadapi inovasi genetik secara etis dan legal, sekaligus berpotensi mengorbankan jaminan hak konstitusional warga negara.

Corporate Environmental Responsibility Model Based on Indonesian Ecocentric Principles

Taufik Taufik, Aullia Vivi Yulianingrum, Elviandri Elviandri, Ayu Hasmiati — Sat, 20 Dec 2025 00:00:00 +0700

Abstract Corporate environmental responsibility (CER) is an increasingly significant concept in the modern era, especially in Indonesia, which has abundant natural resources but is vulnerable to exploitation. CER is not only understood as a legal and ethical obligation, but also as a new paradigm that places ecological awareness at the core of business activities. This study aims to analyse a model of corporate environmental responsibility based on ecocentric principles that emphasise balance and harmony between humans and nature. The ecocentric approach requires corporations to go beyond a profit-only orientation by considering the social and environmental impacts of their operational activities. Through normative analysis and case studies in the mining and plantation sectors in Indonesia, this study explores how ecocentric values can be integrated into sustainable business strategies. The results show that the implementation of ecocentric CER has the potential to enhance corporate reputation, strengthen social relations with local communities, and support sustainable environmental conservation. Furthermore, the effectiveness of CER implementation is greatly influenced by government policies and regulations, such as incentives for the application of environmentally friendly technologies and the enforcement of sanctions for environmental violations. Collaboration between the government, corporations, and the community is key to building a business ecosystem that is ecologically just and oriented towards sustainability. In conclusion, CER is not only a moral responsibility, but also a business strategy that is adaptive to market demands and global awareness of environmental issues. Integrating ecocentric values into corporate governance is a strategic step in realising sustainable development that is in line with the principles of ecological justice and shared prosperity.

[Tanggung jawab lingkungan korporasi (CER) merupakan konsep yang semakin penting di era modern, terutama di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam namun rentan terhadap eksploitasi. CER tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum dan etika, tetapi juga sebagai paradigma baru yang menempatkan kesadaran ekologis sebagai inti dari aktivitas bisnis. Studi ini bertujuan untuk menganalisis model tanggung jawab lingkungan korporasi berdasarkan prinsip-prinsip ekosentris yang menekankan keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam. Pendekatan ekosentris mengharuskan perusahaan untuk melampaui orientasi profit semata dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasional mereka. Melalui analisis normatif dan studi kasus di sektor pertambangan dan perkebunan di Indonesia, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai ekosentris dapat diintegrasikan ke dalam strategi bisnis berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CER ekosentris berpotensi meningkatkan reputasi korporasi, memperkuat hubungan sosial dengan komunitas lokal, dan mendukung konservasi lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, efektivitas implementasi CER sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi pemerintah, seperti insentif untuk penerapan teknologi ramah lingkungan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Kerja sama antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat merupakan kunci dalam membangun ekosistem bisnis yang adil secara ekologis dan berorientasi pada keberlanjutan. Kesimpulannya, CER bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga strategi bisnis yang adaptif terhadap permintaan pasar dan kesadaran global terhadap isu lingkungan. Mengintegrasikan nilai-nilai ekosentris ke dalam tata kelola korporasi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip keadilan ekologis dan kemakmuran bersama.]

Ta'arudh al-Adillah A Multidimensional Maqashid Syari'ah Approach to Building Flexibility in the Application of Islamic Jurisprudence

Sat, 20 Dec 2025 00:00:00 +0700

This study discusses ta'arudh al-adillah as a multidimensional maqashid syari'ah approach that fosters flexibility and adaptability in the application of Islamic Jurisprudence. The paper has four objectives: to explain the concept of ta'arudh al-adillah within Islamic jurisprudence, to identify the primary causes of ta'arudh al-adillah, to explore methods of resolving ta'arudh al-adillah from the perspective of usul al-fiqh, and to analyze its relevance in contemporary contexts and its implementation based on the maqashid syari'ah approach to build flexibility and adaptability in the application of Islamic law that embodies rahmah (mercy).

The study finds that resolving ta'arudh al-adillah is not limited to canceling, selecting, or harmonizing seemingly contradictory evidences but rather determining what is most beneficial (aslah) for current realities. By understanding and applying the principles of ta'arudh al-adillah, Islamic law can adapt to the demands of the modern era without compromising the essence of the syari'ah. This approach encourages innovative ijtihad, providing comprehensive legal solutions grounded in the maqashid al-syari'ah as the spirit of a compassionate and wise shari'ah.

[Kajian ini membincangkan tentang ta’arud aladillah yang dinilai sebagai sebuah pendekatan multidimensi maqashid syariah membangun fleksibelitas dan adaptifitas dalam penerapan hukum islam. Ada empat tujuan dan objektif tulisan ini yaitu menjelaskan pengertian ta’arrud adillah dalam hukum Islam, dan mengidentifikasi penyebab utama bagaimana terjadinya ta'arrudh al-adillah serta metode penyelesaian Taarudh al-adillah dalam perspektif ushul fiqh dan relevansinya dalam konteks kontemporer serta implementasinya yang mengacu kepada pendekatan maqashid syariah dalam membangun fleksibelitas dan adaptibelitas penerapan hukum islam yang Rahmah. Kajian ini mendapati bahwa penyelesaian taarudh aladillah tidak hanya tertumpu kepada persoalan membatalkan, meninggalkan atau memilih atau mengharmonikan dalil-dalil yang dilihat kontradik, tetapi mana yang paling aslah terhadap realitas kekinian. Bahkan dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ta'arrudh al-adillah, hukum Islam mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa mengabaikan esensi syariah, mendorong ruang ijtihad yang inovatif, dan menyediakan solusi hukum yang komprehensif berlandaskan maqashid al-syari’ah sebagai ruh Syariat yang ramah penuh hikmah.]

Legal Analysis and Protection of Victims of Domestic Violence

Fri, 26 Dec 2025 00:00:00 +0700

Abstract Domestic Violence (DV) is one of the most common forms of human rights violations in Indonesia and has a direct impact on the physical, psychological, social, and economic conditions of victims. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence affirms that domestic violence is a criminal act and provides a legal basis for the state to carry out prevention, action, and protection of victims. This study aims to analyze the legal regulations regarding domestic violence and evaluate the effectiveness of victim protection within the framework of positive Indonesian law. The study uses a normative juridical method with a statutory approach (statute approach), a conceptual approach (conceptual approach), and a case approach (case approach). Data were obtained through analysis of legislation and legal literature. The results of the study indicate that forms of domestic violence include physical, psychological, sexual violence, and neglect, with women and children being the most vulnerable groups. Normatively, Law No. 23 of 2004 provides protection instruments in the form of protection orders, legal and psychological assistance, health services, and reporting mechanisms aimed at providing a sense of security for victims. However, its implementation still faces challenges in the form of a patriarchal culture, a lack of understanding among law enforcement officials, limited service facilities, and low public legal literacy. This study concludes that although the legal framework for protecting victims of domestic violence is quite comprehensive, its effective implementation still needs to be strengthened. Recommendations include increasing the capacity of officials, strengthening coordination between service institutions, reformulating policies based on a gender perspective, and developing a protection system that is more responsive to victims' needs.

[Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi di Indonesia dan berdampak langsung terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa KDRT adalah tindak pidana serta memberikan landasan hukum bagi negara dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai KDRT serta mengevaluasi efektivitas perlindungan korban dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, dengan perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan. Secara normatif, UU No. 23 Tahun 2004 telah menyediakan instrumen perlindungan berupa perintah perlindungan, pendampingan hukum dan psikologis, layanan kesehatan, serta mekanisme pelaporan yang diarahkan untuk memberikan rasa aman bagi korban. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa budaya patriarki, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas layanan, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum mengenai perlindungan korban KDRT sudah cukup komprehensif, efektivitas pelaksanaannya masih perlu diperkuat. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kapasitas aparat, penguatan koordinasi antar lembaga layanan, reformulasi kebijakan berbasis perspektif gender, serta pengembangan sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.] Keywords: domestic violence, victim protection, legal analysis, Domestic Violence Law, human rights.]

The Constitutional Position of the Public Prosecutor’s Office in Implementing Restorative Justice: A Constitutional Law Perspective and the Concept of Maslahah in Fiqh Siyasah

Reza Faizal, Holijah Holijah, K.A. Bukhari — Mon, 05 Jan 2026 00:00:00 +0700

This research examines the position and authority of the Indonesian Prosecutor's Office in implementing the Restorative Justice (RJ) mechanism as a legal breakthrough in the criminal justice system. The paradigm shift from retributive to restorative justice, implemented through the Indonesian Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, raises fundamental questions regarding its constitutional basis and philosophical legitimacy. This thesis analyzes this issue from two main perspectives: Constitutional Law (Hukum Tata Negara - HTN) and the concept of Maslahah in Fiqh Siyasah (Islamic Political Jurisprudence). From the perspective of Constitutional Law, the implementation of RJ by the Prosecutor's Office is a manifestation of the Prosecutor General's asas oportunitas (discretionary principle) as regulated by law. However, this discretion must operate within the constitutional framework and the principles of a rule of law state, ensuring that the termination of prosecution does not violate victims' rights and guarantees legal certainty. The HTN analysis focuses on the extent to which the Prosecutor's Regulation possesses binding legal force and how mechanisms of control and accountability are applied to prevent the abuse of authority. Meanwhile, from the Fiqh Siyasah perspective, the concept of Restorative Justice aligns with the principle of Maslahah (public interest/welfare). The RJ approach, which prioritizes the restoration of relationships, reconciliation, and the prevention of greater negative impacts (mafsadah) resulting from formal judicial processes, substantially fulfills the objectives of Sharia (maqashid sharia), namely the preservation of life (hifzh an-nafs) and property (hifzh al-mal). The implementation of RJ by the Prosecutor's Office, by prioritizing peaceful settlements for minor cases, is considered a siyasah syar'iyyah (Sharia-compliant policy) aimed at achieving public welfare. This research concludes that the position of the Prosecutor's Office in implementing Restorative Justice possesses dual legitimacy: juridical-constitutional as the execution of structured discretion, and philosophical-theological as an effort to realize Maslahah in law enforcement. The synchronization of these two reviews confirms that the Prosecutor's RJ policy is a progressive step towards substantive justice oriented towards social restoration.

[Penelitian ini mengkaji kedudukan dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menerapkan mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ) sebagai terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana. Pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju restoratif, yang diimplementasikan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai landasan konstitusional dan legitimasi filosofisnya. Tesis ini menganalisis isu tersebut dari dua perspektif utama: Hukum Tata Negara (HTN) dan konsep Maslahah dalam Fiqh Siyasah. Dari tinjauan Hukum Tata Negara, penerapan RJ oleh Kejaksaan merupakan manifestasi dari asas oportunitas (diskresi) Jaksa Agung yang diatur dalam undang-undang. Namun, diskresi ini harus berada dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum, memastikan bahwa penghentian penuntutan tidak melanggar hak-hak korban dan menjamin kepastian hukum. Analisis HTN berfokus pada sejauh mana Peraturan Kejaksaan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bagaimana mekanisme kontrol dan akuntabilitas diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, dari perspektif Fiqh Siyasah, konsep Keadilan Restoratif selaras dengan prinsip Maslahah (kemaslahatan umum). Pendekatan RJ yang mengutamakan pemulihan hubungan, rekonsiliasi, dan pencegahan dampak negatif (mafsadah) yang lebih besar akibat proses peradilan formal, secara substansial memenuhi tujuan syariat (maqashid syariah), yaitu memelihara jiwa (hifzh an-nafs) dan harta (hifzh al-mal). Penerapan RJ oleh Kejaksaan, dengan memprioritaskan penyelesaian damai untuk perkara ringan, dianggap sebagai kebijakan siyasah syar'iyyah yang bertujuan mencapai kemaslahatan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan dalam menerapkan Keadilan Restoratif memiliki legitimasi ganda: yuridis-konstitusional sebagai pelaksanaan diskresi yang terstruktur, dan filosofis-teologis sebagai upaya mewujudkan Maslahah dalam penegakan hukum. Sinkronisasi kedua tinjauan ini menegaskan bahwa kebijakan RJ Kejaksaan adalah langkah progresif menuju keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan sosial.]