Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah

Curfew Limits and Street Children: Analysis of Child Protection Policies in the Context of the SDGs

Lidia Kando Br Gea, Nurlaily Nurlaily, Winsherly Tan — Thu, 13 Feb 2025 00:00:00 +0700

The existence of street children basically shows problems in efforts to implement SDGs, especially the existence of street children roaming around at night. The lack of supervision and the vulnerability of various forms of crime place these children in a position that is vulnerable to various dangers, which gives rise to the urgency of handling measures that can accurately respond to this challenge. The objective of this research is to analyze the effectiveness of curfew policies in protecting street children and to assess their alignment with the SDGs targets related to child protection and social welfare. Using normative legal research methods, the research aims to analyze problems related to the presence of street children at night, using the SDGs perspective as the main reference. The analysis found that efforts to remove children from street life can be hampered by a number of complex social factors, which the existing legal framework cannot yet address. Therefore, this research proposes a policy model for limiting curfews by combining elements from several existing laws and regulations, which can be used to prevent street children's activities at night, increase child protection, as well as identify the potential for exploitation that could occur. endanger street children, by linking the role of parents. This policy model is expected to enhance child protection efforts and assist in removing children from street life, as a means of fulfilling the SDGs. The limitation of this research lies in the normative nature of the findings, necessitating further qualitative testing through various forms of effectiveness studies, particularly regarding the existing regulations and those to be incorporated into the policy model framework.

[Keberadaan anak jalanan pada dasarnya menunjukkan permasalahan dalam upaya penerapan SDGs, khususnya keberadaan anak jalanan yang berkeliaran di malam hari. Minimnya pengawasan dan rawannya berbagai bentuk tindak kejahatan menempatkan anak-anak ini di dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bahaya, yang menimbulkan urgensi penanganan yang dapat dengan akurat menjawab tantangan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan batasan jam malam dalam melindungi anak jalanan, serta mengkaji kesesuaiannya dengan target SDGs terkait perlindungan anak dan kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian bertujuan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan anak jalanan di malam hari, dengan menggunakan perspektif SDGs sebagai acuan utama. Analisis menemukan bahwa upaya mengeluarkan anak-anak dari kehidupan jalanan dapat dihalang oleh beberapa faktor sosial yang kompleks, yang belum mampu dijangkau oleh kerangka hukum yang berlaku. Maka dari itu, penelitian ini mengusulkan model kebijakan batasan jam malam dengan menggabungkan unsur-unsur dari beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yang dapat digunakan untuk mencegah aktivitas anak jalanan di malam hari, meningkatkan perlindungan anak, sekaligus mengidentifikasi potensi terjadinya eksploitasi yang dapat membahayakan anak jalanan, dengan mengaitkan peran orang tua. Model kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan upaya perlindungan anak dan mengeluarkan mereka dari kehidupan di jalanan, sebagai bentuk pemenuhan SDGs. Limitasi dari penelitian adalah temuan yang didapat dari analisis sepenuhnya bersifat normatif, sehingga diperlukan pengujian secara kualitatif melalui berbagai bentuk studi efektivitas, khususnya mengenai kebijakan pengaturan-pengaturan yang sudah ada dan akan dimasukkan ke dalam konstruksi model kebijakan].

Conflict and Resolution in Marriage Law: Seeking a Middle Ground Between Mandailing Customary Law and Islamic Law in Satumarga Ritonga Marriages in Tanjung Medan Village, Labuhan Batu

Muhammad Alfarizi Ritonga, Abd. Mukhsin — Thu, 13 Feb 2025 00:00:00 +0700

The view of Ritonga's semarga marriage in Tanjung Medan Village, West Bilah District, Labuhan Batu Regency, with a focus on the perspectives of religious and traditional leaders. customary figures. The purpose of this research is to understand how Ritonga's semarga marriage is carried out, the views held by religious and traditional Ritonga's semarga marriage is carried out, the views held by religious and traditional leaders, and determining the more religious and traditional leaders, as well as determining which opinion is stronger and relevant to the current state of society. the current state of society. The method used in this research is a qualitative method with a sociological and normative-empirical approach. sociological and normative-empirical approaches. Data collection was conducted through interviews and documentation, while data analysis was carried out using the comparative method to evaluate the differences in views between religious and traditional leaders. to evaluate the differences in views between religious and traditional leaders. Findings revealed significant differences in views between religious and traditional leaders. Religious leaders state that surname marriage Ritonga's semarga marriage is permissible because there is no prohibition in Islamic teachings, while traditional leaders oppose it because it is considered contrary to customary norms and will be subject to customary sanctions. subject to customary sanctions. The opinion that is stronger and more relevant to the situation is the view of religious leaders, because it is in with Islamic law.

[Pandangan terhadap perkawinan semarga Ritonga di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, dengan fokus pada perspektif tokoh agama dan tokoh adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perkawinan semarga Ritonga dilaksanakan, pandangan yang dipegang oleh tokoh agama dan tokoh adat, serta menentukan pendapat yang lebih kuat dan relevan dengan keadaan masyarakat saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan dengan metode komparatif untuk mengevaluasi perbedaan pandangan antara tokoh agama dan tokoh adat. Temuan penelitian mengungkapkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan antara tokoh agama dan tokoh adat. Tokoh agama menyatakan bahwa perkawinan semarga Ritonga diperbolehkan karena tidak ada larangan dalam ajaran Islam, sementara tokoh adat menentangnya karena dianggap bertentangan dengan norma adat dan akan dikenai sanksi adat. Pendapat yang lebih kuat dan relevan dengan situasi masyarakat saat ini adalah pandangan tokoh agama, karena sesuai dengan hukum Islam].

The Perspectives of Imam An-Nawawi and Imam Ibn al-Hummam on the Purity of Floors Cleansed with a Cloth from Cat Impurities: A Case Study of Medan Pet Cafe

Muhammad Fadli Winata, Aripin Marpaung — Thu, 20 Feb 2025 00:00:00 +0700

It is crucial for Muslims to understand and correctly implement the purification of impurities (najis) in all places, particularly on floors in public spaces, where some are merely mopped with a cloth. In this regard, there is a difference of opinion between Imam An-Nawawi and Imam Ibn al-Hummam regarding the purity of floors that have been mopped with a cloth. This study aims to examine the differing perspectives of Imam Ibn al-Hummam and Imam An-Nawawi on the purification of floors from impurities when cleaned using a mop or cloth. The research employs a normative sociological method with a comparative approach, incorporating field studies and a literature review of relevant references. The findings reveal that Medan Pet Cafe adopts a cleaning method for floors contaminated with cat waste by wiping the affected area with tissue, mopping it with a cloth, and spraying disinfectant. This procedure serves as the standard cleaning protocol in the establishment to ensure hygiene and comfort for visitors. From a fiqh perspective, there is a divergence in opinion between Imam An-Nawawi and Imam Ibn al-Hummam concerning the purification of floors contaminated by impurities. Imam An-Nawawi asserts that if an impurity comes into contact with a shaqil object (a heavy and solid object, in this case, the floor), the floor cannot be purified merely by wiping or mopping; rather, it must be washed with water to ensure complete purification from impurities. Conversely, Imam Ibn al-Hummam argues that simply wiping the floor is sufficient, as floors are shaqil objects that do not absorb impurities, thereby eliminating the necessity of water washing [Sangat penting bagi umat Islam untuk memahami dan mengerti bagaimana cara mensucikan najis dengan benar di semua tempat, terkhusus lantai di tempat umum, beberapa ada yang dipel dengan kain pel saja. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Al-Hummam mengenai kesucian lantai yang dipel dengan kain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan pandangan Imam Ibnu al-Hummam dan Imam An-Nawawi mengenai kesucian lantai dari najis yang dipel dengan kain. Metode penelitian ini adalah sosiologis normatif yang bersifat komparatif, melakukan penelitian lapangan serta melakukan analisis pustaka terhadap referensi yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan penelitian ini menemukan bahwa metode yang digunakan oleh Medan Pet Cafe dalam mensucikan lantai yang terkena kotoran kucing adalah dengan mengusapnya menggunakan tisu, kemudian mengepelnya dengan kain, dan menyemprotkan cairan disinfektan. Prosedur ini menjadi standar pembersihan di tempat tersebut untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan bagi pengunjung. Dari perspektif fikih, terdapat perbedaan pandangan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Al-Hummam terkait kesucian lantai yang terkena najis. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa apabila najis mengenai benda yang shaqil (benda berat dan padat, dalam hal ini lantai), maka lantai tidak dapat menjadi suci hanya dengan diusap atau dipel, melainkan harus disiram dengan air agar benar-benar terbebas dari najis. Sebaliknya, Imam Ibnu Al-Hummam berpendapat bahwa lantai cukup dibersihkan dengan cara diusap saja, karena lantai termasuk benda yang shaqil yang tidak menyerap najis, sehingga tidak memerlukan penyiraman air].

The Use of Inhalers While Fasting from the Perspective of Ibnu Mas’ud Al-Kasani and Ibnu Qudamah: A Case Study in Pegajahan District

Muhammad Erlangga, Sudianto Sudianto — Fri, 21 Feb 2025 00:00:00 +0700

This study examines the use of inhalers by individuals observing fasting, a topic that has sparked differing opinions among Islamic scholars. The background of this issue lies in the divergent interpretations and understandings of the concept between Ibnu Mas‘ud Al-Kasani and Ibnu Qudamah. The research employs a normative sociological methodology with a comparative approach. Primary data were obtained directly from the works of Ibnu Mas‘ud Al-Kasani and Ibnu Qudamah, as well as through interviews conducted at the research site. Data analysis was carried out qualitatively using a comparative framework. The findings indicate a significant difference in perspective between the two scholars. Ibnu Mas‘ud Al-Kasani prohibits the use of inhalers during fasting, arguing that it invalidates the fast if the inhaled substance reaches the *jauf* (internal cavity). In contrast, Ibnu Qudamah rejects this view and offers a different interpretation of *jauf*. In Pegajahan District, cases of inhaler use during fasting have been observed, despite varying understandings of its legal basis. This study highlights the need for further public education on the diverse scholarly opinions regarding this matter and encourages dialogue among local religious leaders.

[Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan Inhaler pada orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, sebuah masalah yang selama ini menuai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Latar belakang permasalahan ini adalah perbedaan penafsiran dan pemahaman makna antara Ibnu Mas’ud Al-kasani dan Ibnu Qudamah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis normatif yang bersifat komparatif. Data primer diperoleh secara langsung dari karya-karya Ibnu Mas’ud Al-kasani dan Ibnu Qudamah, serta melalui wawancara dilokasi penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan antara kedua ulama tersebut. Ibnu Mas’ud Al-kasani tidak membolehkan penggunaan inhaler saat berpuasa karena dapat membatalkan puasa ketika aroma yang dihirup masuk sampai kedalam jauf. Sementara itu, Ibnu Qudamah menolak pendapat tersebut dan memiliki pandangan yang berbeda mengenai jauf. Di Kecamatan Pegajahan, ada kasus mengenai inhaler yang digunakan saat sedang berpuasa, meskipun pemahaman tentang dasar hukumnya berbeda-beda. Penelitian ini menyarankan perlunya edukasi lebih lanjut kepada Masyarakat tentang berbagai pendapat ulama terkait hal ini, dan mendorong dialog antar tokoh agama setempat untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif].

Evaluating the Effectiveness of Consumer Protection Laws in Indonesia: A Case Study of E-Commerce

Dara Puspitasari, Sylvia Setjoatmadja — Sat, 01 Mar 2025 00:00:00 +0700

This study evaluates the effectiveness of consumer protection laws in Indonesia's burgeoning e-commerce sector, focusing on the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). Utilizing a normative legal research design with secondary data, the study examines the implementation of these laws and analyzes specific cases of consumer rights violations. Findings reveal significant challenges, including limited consumer awareness, inconsistent law enforcement across regions, and difficulties in regulating cross-border transactions. High-profile cases of fraud, counterfeit goods, and data breaches un-derscore the need for stronger enforcement mechanisms, enhanced consumer education, and updated legal frameworks to address the evolving digital landscape. The research concludes that while Indonesia has established a foundational legal structure for consumer protection, further improvements are necessary to ensure robust and effective safeguards in the e-commerce mar-ketplace. Recommendations include increased resources for regulatory bodies, comprehensive public awareness campaigns, and international cooperation to enhance the legal protection of consumers in the digital age.

[Studi ini mengevaluasi efektivitas undang-undang perlindungan konsumen di sektor e-commerce yang sedang berkembang di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Memanfaatkan desain penelitian hukum normatif dengan data sekunder, penelitian ini mengkaji implementasi undang-undang tersebut dan menganalisis kasus-kasus spesifik pelanggaran hak konsumen. Temuan-temuan tersebut menunjukkan tantangan-tantangan yang signifikan, termasuk terbatasnya kesadaran konsumen, penegakan hukum yang tidak konsisten di seluruh wilayah, dan kesulitan dalam mengatur transaksi lintas batas. Kasus-kasus penipuan, barang palsu, dan pelanggaran data yang terkenal menggarisbawahi perlunya mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan pendidikan konsumen, dan kerangka hukum yang diperbarui untuk mengatasi lanskap digital yang terus berkembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki struktur hukum dasar untuk perlindungan konsumen, perbaikan lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan perlindungan yang kuat dan efektif di pasar e-commerce. Rekomendasinya mencakup peningkatan sumber daya bagi badan pengatur, kampanye kesadaran masyarakat yang komprehensif, dan kerja sama internasional untuk meningkatkan perlindungan hukum konsumen di era digital].

Disparity in Judges' Decisions in Sexual Harassment Cases: A Juridical Analysis of Caning and Imprisonment Sentences in the Mahkamah Syar'iyah

Yusi Muharnina, Muhammad Kadafi, Jummaidi Saputra — Sat, 22 Mar 2025 00:00:00 +0700

A judge in the Mahkamah Syar'iyah handed down different sentences in cases of sexual harassment. In Case Decision Number 6/JN/2019/MS.Mbo, the judge imposed a sentence of 30 lashes, while in Case Decision Number 7/JN/2017/MS.Mbo, a prison sentence of 24 months was given. This research aims to analyze the judge's considerations in imposing caning and imprisonment as well as the legal review of these punishments. The research method used is normative juridical research with the aim of uncovering the judge's considerations in delivering the verdicts. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively. The results of the research indicate that the judge’s consideration in imposing caning or imprisonment involved examining the charges filed by the public prosecutor, witness statements during the trial, the prosecutor's demands, the defendant's defense, the fulfillment or lack thereof of the elements of sexual harassment committed by the perpetrator, and factors that could either mitigate or aggravate the sentence based on the facts revealed in court. Legally, disparity in sexual harassment cases is permissible because the punishment threat is alternative in nature, allowing judges to choose caning, fines, or imprisonment, except in cases of sexual harassment with child victims. Following SEMA Number 2 of 2020, caning must be imposed on perpetrators in such cases.

[Hakim Mahkamah Syar’iyah menjatuhkan hukuman yang berbeda pada kasus pelecehan seksual. Pada putusan Nomor Kasus 6/JN/2019/MS.Mbo hakim menjatuhkan hukuman dengan jumlah 30 kali cambuk. Sementara pada putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo dijatuhkan dengan hukuman 24 bulan. Penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk dan penjara serta tinjauan yuridis terhadap penjatuhan hukuman tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk mengungkapkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan ‘uqubat cambuk maupun penjara dengan mempertimbangkan dakwaan yang dituntut oleh penuntut umum, keterangan saksi di persidangan, tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa, terpenuhi atau tidaknya unsur pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas putusan dalam kasus pelecehan seksual di Mahkamah Syar’iyah dapat dibenarkan secara hukum karena adanya fleksibilitas dalam aturan pemidanaan, meskipun setelah SEMA No. 2 Tahun 2020, pilihan hukuman menjadi lebih terbatas untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak].

Criminal Liability for the Use of Electrified Cables: Legal Implications in Death Cases in Aceh

Rahmalisa Rahmalisa, Wiratmadinata Wiratmadinata, Anhar Nasution — Sat, 22 Mar 2025 00:00:00 +0700

The installation of electrical cables in community gardens is carried out to protect crops from wild animal disturbances. However, this practice sometimes results in casualties due to individuals unknowingly coming into contact with the electric cables in the vicinity of the gardens. This was the case in Bireuen and Aceh Timur, where fatalities occurred as a result of the installation of electrical cables in agricultural areas. This phenomenon becomes interesting to analyze from the perspective of criminal liability for the perpetrators. This study aims to analyze the criminal responsibility of individuals who install electrical cables that cause death and the resolution mechanisms employed in these cases. The research uses a normative legal research approach. The purpose of this method is to analyze legal norms and principles. The legal materials used in this study include primary legal materials such as the Indonesian Penal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), and Law No. 30 of 2009. The results of the study show that the installation of electrical cables leading to loss of life was caused by the perpetrator's negligence in adhering to safety standards. Although the initial intention of the installation was to protect the garden, this negligence resulted in the unforeseen consequence of causing someone's death. This act fulfills the elements of criminal negligence as regulated under Indonesian criminal law, thus the perpetrator can be held criminally responsible. The resolution pattern used in these cases follows the litigation route, using formal procedures as stipulated in the criminal justice system.

[Pemasangan kabel listrik di kebun masyarakat dilakukan untuk melindungi hasil panen dari gangguan binatang buas. Praktik ini adakalanya memakan korban yang tidak mengetahui adanya pemasangan arus listrik di sekitar kebunnya. Seperti kasus yang terjadi di Bireun dan Aceh Timur di mana adanya kematian masyarakat akibat pemasangan kabel listrik di wilayah perkebunan. Fenomena tersebut menjadi menarik dianalisis dalam perspektif pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasangan kabel listrik yang menyebabkan kematian dan penyelesaian yang ditempuh dalam menyelesaikannya. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penggunaan metode ini bertujuan menganalisis norma dan kaidah hukum. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa KUHP, KUHAP dan UU Nomor 30 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemasangan kabel beraliran listrik yang berujung pada hilangnya nyawa disebabkan oleh kelalaian pelaku dalam mematuhi standar keselamatan. Meskipun tujuan awal pemasangan adalah untuk melindungi kebun, kelalaian tersebut menimbulkan dampak yang tidak terduga, yakni kematian orang lain. Perbuatan ini memenuhi unsur pidana kelalaian sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pola penyelesaian yang digunakan yaitu melalui jalur litigasi yakni menggunakan jalur formal sebagaiaman yang berlaku dalam mekanisme sistem peradilan pidana].

Islamic Banking and Economic Growth: A Case Study in Indonesia

Lailatul Hikmah, Nur Zakiya Hafizhah, Sulistya Rusgianto — Sun, 23 Mar 2025 00:00:00 +0700

This research analyzes the influence of total assets, total financing, and total sharia banking deposits on economic growth in Indonesia, as measured by Gross Domestic Product (GDP). Secondary data is used from the first quarter of 2015 to the last quarter of 2023, using the Vector Error Correction Model (VECM) method to identify long-term and short-term relationships between these variables. The research results show that total Islamic banking assets have a positive and significant effect on GDP in the long term, but have a negative effect in the short term. Total financing does not show a significant effect in the short term and even has a negative impact in the long term. On the other hand, total deposits have a significant positive effect on GDP in the long term. These findings highlight the importance of efficiency in asset management and Sharia banking financing as well as the need for policies that support stability and public trust in Sharia banking. The contribution of this research lies in providing empirical evidence regarding the role of Islamic banking in Indonesia's economic growth, especially through the analysis of the long-term and short-term relationship between total assets, total financing, and total deposits to GDP. These findings enrich the literature regarding the effectiveness of sharia banking in the national financial system and provide implications for policies aimed at increasing the efficiency of asset management and sharia financing. In addition, this research provides insight for regulators and banking practitioners in designing strategies that can increase the contribution of Sharia banking to the economy in a sustainable manner.

[Penelitian ini menganalisis pengaruh total aset, total pembiayaan, dan total deposito perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Data sekunder digunakan dari kuartal pertama 2015 hingga kuartal terakhir 2023, dengan menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM) untuk mengidentifikasi hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB dalam jangka panjang, namun berpengaruh negatif dalam jangka pendek. Total pembiayaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam jangka pendek dan bahkan berdampak negatif dalam jangka panjang. Sebaliknya, total deposito berpengaruh positif signifikan terhadap PDB dalam jangka panjang. Temuan ini menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan aset dan pembiayaan perbankan syariah serta perlunya kebijakan yang mendukung stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan bukti empiris mengenai peran perbankan syariah dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya melalui analisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara total aset, total pembiayaan, dan total deposito terhadap PDB. Temuan ini memperkaya literatur terkait efektivitas perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional serta memberikan implikasi bagi kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dan pembiayaan syariah. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan bagi regulator dan praktisi perbankan dalam merancang strategi yang dapat meningkatkan kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian secara berkelanjutan].

State, Religion, and Modernity: A Critical Analysis of the Relationship Between Political Islam and the State in the Context of Reform

Siful Siful, Hasir Hasir, Muhammad Iqbal — Thu, 27 Mar 2025 00:00:00 +0700

This study examines the dynamics of Islamic politics in the process of forming a modern state, focusing on the relationship between religion and the state in the context of political modernization during the reform era. The main issue explored is how Islamic politics adapts to and interacts with the principles of a modern state and the impact of religion-state integration on democratization in post-reform Indonesia. This study aims to understand the role of Islamic politics in forming a modern state, identify the challenges and opportunities in integrating religion and the state, and assess the extent to which Islamic politics can contribute to stability and the sustainability of democracy. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data is collected through literature reviews and document analysis related to political policies, legal regulations, and the development of Islamic politics in Indonesia. The findings indicate that Islamic politics has undergone significant changes in facing the challenges of the modern state. The integration between religion and the state remains a topic of debate between groups advocating Islam as the foundation of the state and those supporting secularism. However, compromises between Islamic values and democratic principles can be observed in legal regulations and government policies in the post-reform era. In conclusion, Islamic politics is crucial in forming a modern state. However, the integration of religion and the state must be balanced to avoid hindering the democratization process. Therefore, inclusive policies are needed to ensure that the role of Islam in politics remains in harmony with democratic principles and the diversity of Indonesian society.

[Penelitian ini mengkaji dinamika politik Islam dalam proses pembentukan negara modern dengan fokus pada hubungan antara agama dan negara dalam konteks modernisasi politik pada era reformasi. Permasalahan utama yang diteliti adalah bagaimana politik Islam menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan prinsip negara modern, serta dampak integrasi agama dan negara terhadap demokratisasi di Indonesia pasca-reformasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran politik Islam dalam pembentukan negara modern, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam integrasi agama dan negara, serta menilai sejauh mana politik Islam dapat mendukung stabilitas dan kelangsungan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen yang berkaitan dengan kebijakan politik, regulasi hukum, serta perkembangan politik Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik Islam mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam menghadapi tantangan negara modern. Integrasi antara agama dan negara tetap menjadi perdebatan antara kelompok yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan kelompok yang mendorong sekularisme. Namun, dalam praktiknya, kompromi antara nilai-nilai Islam dan prinsip demokrasi dapat ditemukan dalam regulasi hukum serta kebijakan pemerintahan pasca-reformasi. Sebagai kesimpulan, politik Islam memiliki peran krusial dalam pembentukan negara modern, tetapi integrasi agama dan negara harus dikelola dengan seimbang agar tidak menghambat proses demokratisasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang inklusif agar peran Islam dalam politik tetap selaras dengan prinsip demokrasi dan keberagaman di Indonesia].

Analysis of The Meaning of Restitution of State Losses As The Abolishment of Corruption Crimes

Michael Nicholas Bonny, Ivan Zairani Lisi, Herdiansyah Hamzah — Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0700

This study aims to analyze the return of state financial losses as the abolishment of corruption crimes contained in the Circular Letter of the Attorney General Republic Indonesia Number B 1113/F/Fd.1/05/2010 concerning Priorities and Achievements in Handling Corruption Cases in point 1 which essentially states that people who return state losses due to corruption crimes can be given relief to abolish the criminal elements committed. The research uses a doctrinal. The results of the study show that the return of state losses committed by the perpetrators of corruption crimes cannot be used as a reason either to abolish the authority to prosecute corruption cases that are being investigated or as a reason for the abolition of corruption crimes committed by suspects, but the return of state losses is a reference for the judges to consider imposing criminal sanctions on the perpetrators as factors that mitigated him when he was submitted to the court as contained in Article 4 of the Law on the Eradication of Corruption

[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembalian kerugian keuangan negara sebagai penghapusan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B 1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Capaian dalam Penanganan Kasus Korupsi pada poin 1 yang pada dasarnya menyatakan bahwa orang yang mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat diberikan keringanan untuk menghapuskan unsur tindak pidana yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan alasan baik untuk menghapuskan kewenangan penuntutan kasus korupsi yang sedang ditelusut atau sebagai alasan penghapusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka, namun pengembalian kerugian negara menjadi acuan bagi hakim untuk mempertimbangkan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku sebagai faktor yang meringankan dia ketika diajukan ke pengadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi]

The Dynamics of the 2024 Jakarta Gubernatorial Election: Political Competition, Electoral Challenges, and Democratic Prospects

Ulfa Salsabila, Siti Fatimah, Muhammad Adib Alfarisi — Thu, 17 Apr 2025 00:00:00 +0700

This study examines the dynamics of the 2024 Jakarta Gubernatorial Election (Pilkada). The focus is on the complex competition between political parties and candidates, as well as the winning strategy of the candidate pair Pramono Anung and Rano Karno in the 2024 Jakarta Pilkada. Based on the dynamics and controversies surrounding the 2024 Jakarta Pilkada, this research aims to assess the prospects for democracy in the organization of the Jakarta Pilkada in general, based on the indicators of good electoral governance. This paper uses a normative legal research method with secondary data collection techniques through literature studies. The findings of this study show that the Jakarta Pilkada was conducted democratically as it implemented the indicators of good electoral governance. However, these indicators have not been fully implemented, such as the low participation of Jakarta residents in the 2024 Pilkada, the proper distribution of Form C6, and the misinformation spread by the General Election Commission (KPU) regarding the quick count survey results and the Sirekap system, which caused public confusion. This article is expected to provide in-depth insights for readers on the dynamics of the 2024 Jakarta Pilkada. Furthermore, this study is also intended to serve as an evaluation and reflection for stakeholders to improve the organization of future Pilkada that is more democratic and accountable.

[Penelitian ini mengulas dinamika Pilkada Jakarta tahun 2024. Fokusnya adalah pada dinamika persaingan yang cukup kompleks antara partai politik dan pasangan calon, serta strategi kemenangan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada Jakarta tahun 2024. Berangkat dari dinamika dan polemik Pilkada Jakarta 2024, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prospek demokrasi pada penyelenggaran Pilkada Jakarta secara umum berdasarkan indikator good electoral governance. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta berlangsung secara demokratis karena telah mengimplementasikan indikator good electoral governance. Meskipun demikian, indikator-indikator tersebut belum terimplementasi dengan sempurna, seperti rendahnya partisipasi masyarakat Jakarta pada Pilkada Jakarta tahun 2024, formulir C6 yang terdistribusi dengan baik, serta disinformasi yang dilakukan oleh KPU terkait hasil survei quick count dan Sirekap yang menimbulkan kebingungan publik. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi pembaca tentang dinamika Pilkada Jakarta tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi para skateholders dalam meningkatkan penyelenggaraan Pilkada yang lebih demokratis dan akuntabel di masa depan].

Legal Protection for Creditors in Commercial Property Disputes: A Case Study of the Court Decision

Hotmaulina Malau, Triana Dewi Seroja, Lu Sudirman — Sun, 27 Apr 2025 00:00:00 +0700

Commercial property disputes between creditors and debtors are on the rise, particularly in industrial cities such as Batam. Creditors frequently encounter significant challenges, including the risk of default, third-party claims, and obstacles in executing collateral—largely driven by regulatory uncertainty and weak law enforcement. This study aims to examine the legal protection available to creditors in commercial property disputes, with a focus on District Court Decision No. 158/Pdt.G/Plw/Gs/2022/PN Btm. Utilizing a normative juridical approach, the research highlights a clear disconnect between existing legal provisions and their practical implementation in safeguarding creditor rights. Key barriers faced by creditors include prolonged execution processes, lack of transparency in credit agreements, and insufficient financial literacy among debtors.

[Semakin meningkat, terutama di kota industri seperti Batam. Kreditur sering menghadapi risiko wanprestasi, klaim pihak ketiga, dan hambatan eksekusi jaminan yang disebabkan oleh ketidakpastian regulasi serta lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur dalam sengketa properti komersial berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 158/Pdt.G/Plw/Gs/2022/PN Btm. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dengan implementasi perlindungan kreditur di lapangan. Hambatan utama yang dihadapi kreditur meliputi proses eksekusi yang berlarut-larut, kurangnya transparansi dalam perjanjian kredit, serta minimnya edukasi bagi debitur].

Optimizing the Role of Mediators in Realizing Peace Deeds: A Study of Mediation at the Religious Court of Padangsidimpuan City

Nada Putri Rohana — Sun, 27 Apr 2025 00:00:00 +0700

The role of the mediator is crucial in resolving problems in the mediation stage. The peace deed obtained from successful mediation has the same legal force as a court decision, meaning that the deed can be carried out and executed like a judge's decision. The Padangsidimpuan City Religious Court has judges and non-judge mediators who have different backgrounds, including judges, lawyers, and lecturers. So that with this diversity of backgrounds, each of the mediators carries out their role in solving problems. This study aims to determine how to optimize the role of the mediator in the mediation process to obtain a peace deed and find out about it. The research was conducted using a field research method to determine legal justice in the priority of knowing the role of the mediator and obtaining a peace deed. Data collection was carried out by means of observation, interviews, and documentation of data relevant to the study in study. From the results of the study, it can be concluded that the role of the mediator in resolving mediation cases is determined based on the acquisition of a peace deed. The acquisition of peace deeds obtained from data from 2021-2023 obtained 3 peace deeds from a total of 74 mediation cases.

[Peran mediator menjadi krusial dalam menyelesaikan masalah dalam tahapan mediasi. Akta perdamaian yang diperoleh dari keberhasilan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, artinya akta dapat dijalankan dan dieksekusi seperti putusan hakim. Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan memiliki mediator hakim dan non hakim yang memiliki latar belakang berbeda diantaranya hakim, pengacara, dan dosen. Sehingga dengan keberagaman latar belakang ini menjadikan masing-masing dari mediator melaksanakan perannya dalam penyelesaian masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan peran mediator dalam proses mediasi untuk memperoleh akta perdamaian dan mengetahuinya. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian lapangan untuk mengetahui keadilan hukum dalam prioritas mengetahui peran mediator dan memperoleh akta perdamaian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi data-data yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam menyelesaikan perkara mediasi ditentukan berdasarkan diperolehnya akta perdamaian. Perolehan akta perdamaian yang didapatkan dari data tahun 2021-2023 diperoleh 3 akta perdamaian dari jumlah perkara mediasi 74 perkara].

Consumer Protection Against the Sale of Counterfeit Products in E-Commerce: A Human Rights and Legal Certainty Perspective in Indonesia

Owen Santiago, Ampuan Situmeang, Nurlaily Nurlaily — Sun, 27 Apr 2025 00:00:00 +0700

The phenomenon of e-commerce in Indonesia has demonstrated rapid growth, with high transaction values projected in 2024. However, the circulation of counterfeit products on digital platforms poses a serious challenge, endangering consumers. Although the legal framework for consumer protection in Indonesia provides a foundation for safeguarding consumer rights, oversight of counterfeit products in e-commerce has been deemed ineffective in ensuring consumer protection. This study employs normative legal research methods with comparative law, legislative, and conceptual approaches. The findings reveal that the Consumer Protection Act (UU Perlindungan Konsumen) has not been fully effective in ensuring the accountability of digital platforms, monitoring products, and resolving disputes. In comparison, EU regulations mandate the responsibility of digital platforms, the use of tracking technologies such as blockchain, regular audits, and strict sanctions for violations. The study recommends strengthening platform accountability in seller verification, adopting technology for product monitoring, and developing an integrated online dispute resolution mechanism through the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK). Referring to progressive legal theory, Indonesia's regulatory framework must adaptively evolve to address digital dynamics, create legal certainty, and build public trust in a secure and equitable e-commerce ecosystem.

[Fenomena e-commerce di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan pesat dengan nilai transaksi yang tinggi pada tahun 2024. Namun, peredaran produk palsu di platform digital menjadi tantangan serius yang membahayakan konsumen. Meskipun kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia telah memberikan landasan hukum untuk melindungi hak konsumen, namun pengawasan terhadap produk palsu di e-commerce dinilai belum efektif dalam melindungi kosnumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Perlindungan Konsumen belum optimal dalam memastikan tanggung jawab platform digital, pengawasan produk, dan penyelesaian sengketa. Sebagai perbandingan, regulasi UE mengatur kewajiban platform digital, penggunaan teknologi pelacakan seperti blockchain, audit berkala, dan sanksi tegas bagi pelanggar. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan tanggung jawab platform dalam verifikasi penjual, adopsi teknologi untuk pengawasan produk, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa daring yang terintegrasi dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan mengacu pada teori hukum progresif, regulasi di Indonesia perlu berkembang secara adaptif untuk menghadapi dinamika digital, menciptakan kepastian hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap e-commerce yang aman dan berkeadilan].