Atribusi Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan: Relevansi Doktrin Menembus Tirai Korporasi Pasca-KUHP Nasional

Abstract

Corporate criminal liability under Indonesia’s national Criminal Code raises a problem that goes beyond recognizing corporations as subjects of criminal law: the central issue is how conduct and fault should be attributed to a corporation and how the liability of corporate officers should be delimited when the corporate form is used as a vehicle for unlawful business activity. This article examines the construction of corporate fault attribution in mining crimes and reassesses the relevance of piercing the corporate veil in national criminal-law policy, using Decision Number 4/Pid.Sus-LH/2026/PN Amp as an analytical case. The study employs normative legal research through statutory, conceptual, case, and criminal-policy approaches. It finds that the national Criminal Code establishes a layered attribution model: conduct must first qualify as a corporate crime, the basis of corporate responsibility must then be tested, and only afterward should the liable subject be identified. Piercing the corporate veil therefore should not operate as an independent theory for proving corporate fault. Its proper role is corrective and complementary, particularly where separate legal personality is abused. The article proposes a four-layer analysis separating attribution of conduct, corporate fault, individual liability, and veil piercing to prevent criminal responsibility from being imposed merely on the basis of corporate office or status.

[Transformasi korporasi menjadi subjek tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional menimbulkan persoalan yang lebih kompleks daripada sekadar pengakuan kapasitas korporasi untuk dipidana. Persoalan sentral terletak pada cara mengatribusikan perbuatan dan kesalahan kepada korporasi, sekaligus menentukan batas pertanggungjawaban pengurus ketika bentuk badan hukum digunakan sebagai medium kegiatan usaha yang melanggar hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi atribusi kesalahan korporasi dalam tindak pidana pertambangan pasca-berlakunya KUHP Nasional serta menganalisis relevansi doktrin piercing the corporate veil dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pengurus, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi, dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-LH/2026/PN Amp sebagai kasus analitis. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan kebijakan hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Nasional membangun model atribusi yang berlapis: perbuatan harus terlebih dahulu dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh korporasi, kemudian diuji dasar pertanggungjawabannya, baru ditentukan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam struktur demikian, piercing the corporate veil tidak tepat diposisikan sebagai teori mandiri untuk membuktikan kesalahan korporasi. Politik hukum yang ideal karena itu memerlukan pemisahan analitis antara atribusi perbuatan, atribusi kesalahan, pertanggungjawaban individual, dan penembusan tabir korporasi agar pemidanaan tidak bergeser menjadi pertanggungjawaban berdasarkan jabatan semata. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka analitis pertanggungjawaban pidana korporasi melalui pemisahan empat lapis analisis tersebut, yang dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan secara lebih terukur pertanggungjawaban korporasi dan individu dalam tindak pidana pertambangan]