Journal of Dual Legal Systems

Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Melindungi Merek di Platform E-Commerce Indonesia

2025-07-08T00:03:00+07:00

The rapid proliferation of e-commerce in Indonesia has precipitated a substantial increase in trademark infringement disputes, thereby accentuating the inherent limitations of conventional litigation, which is characterized by its protracted duration, prohibitive costs, and formalistic procedures. The aim of the research is to the pivotal role of Alternative Dispute Resolution (ADR) in safeguarding trademarks within the Indonesian e-commerce domain, meticulously addressing current implementation challenges and proposing comprehensive optimization strategies. Employing a normative legal research methodology encompassing statutory, conceptual, and case approaches, this research undertakes an in-depth analysis of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and ADR, as well as Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The findings indicate that the practical implementation of ADR in e-commerce trademark disputes remains suboptimal. Primary impediments include a low level of legal awareness among brand owners, particularly Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), a constrained understanding of ADR procedures, and a conspicuous deficiency in integrated Online Dispute Resolution (ODR) infrastructure on local e-commerce platforms. To bolster ADR's effectiveness, this research advocates for the reinforcement of regulations that are more responsive to the evolving e-commerce landscape, an enhancement of legal literacy among business actors through targeted socialization and training initiatives, the robust development of ODR infrastructure directly linked to official ADR institutions, the fostering of synergistic collaboration among government bodies, ADR institutions, and e-commerce platform providers, and a concerted effort to fortify public trust in ADR outcomes. Ultimately, the optimization of ADR is anticipated to accelerate the efficient and effective resolution of trademark disputes, ensure legal certainty, and cultivate a modern legal culture within Indonesia's burgeoning digital trade ecosystem, thereby comprehensively protecting the rights of brand owners and fostering equitable digital commerce.

[Perkembangan pesat e-commerce di Indonesia telah mengakibatkan peningkatan signifikan dalam sengketa pelanggaran merek, menyoroti keterbatasan litigasi konvensional yang memakan waktu, biaya tinggi, dan bersifat formalistik. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji peran penting Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam perlindungan merek di ranah e-commerce Indonesia, membahas tantangan implementasi saat ini dan mengusulkan strategi optimalisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun hasil pelaksanaan ADR dalam praktik sengketa merek e-commerce masih belum optimal. Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran hukum pemilik merek, terutama UMKM, keterbatasan pemahaman terhadap prosedur ADR, dan kurangnya infrastruktur Online Dispute Resolution (ODR) yang terintegrasi di platform e-commerce lokal. Untuk meningkatkan efektivitas ADR, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang lebih responsif terhadap e-commerce, peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha melalui sosialisasi dan pelatihan, pengembangan infrastruktur ODR yang kuat dan terhubung langsung dengan lembaga ADR resmi, mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga ADR, dan platform e-commerce, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil ADR. Optimalisasi ADR diharapkan mampu mempercepat penyelesaian sengketa merek secara efisien dan efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendorong budaya hukum modern dalam ekosistem perdagangan digital Indonesia, pada akhirnya melindungi hak pemilik merek dan mempromosikan perdagangan digital yang adil.]

Nafkah Pasca Talak: Analisis Normatif dan Sosiologis atas Ketimpangan Ekonomi Perempuan

2025-04-15T08:42:00+07:00

This study addresses the issue of post-divorce maintenance in Islamic law and national regulations in Indonesia, which is a significant concern for the protection of women's and children's rights after divorce. The research problem focuses on how the concept of post-divorce maintenance is regulated in Islamic law and the implementation of national regulations related to this maintenance. The aim of the research is to analyze the components of post-divorce maintenance, including mut’ah, iddah maintenance, and child support, as well as to evaluate the weaknesses and gaps in the existing laws. The method employed is library research, collecting and analyzing legal literature, official documents, and previous studies. The findings indicate that although there are clear provisions in the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law, the implementation of these laws is often inconsistent, leaving many women without their rights. This study recommends the need for legal reform and increased legal awareness among women to ensure the protection of their rights post-divorce.

[Penelitian ini membahas isu nafkah pasca talak dalam hukum Islam dan regulasi nasional di Indonesia, yang menjadi masalah penting dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana konsep nafkah pasca talak diatur dalam hukum Islam dan bagaimana implementasi regulasi nasional terkait nafkah ini. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis komponen nafkah pasca talak, termasuk mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak, serta mengevaluasi kelemahan dan kekosongan hukum yang ada. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur hukum, dokumen resmi, dan penelitian sebelumnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, implementasi hukum sering kali tidak konsisten, dan banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan perempuan untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka pasca perceraian].

Implikasi Terhadap Normatifisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak terhadap Praktik Administrasi Pemerintahan

2025-08-23T14:04:29+07:00

The formulation of principles in this law is grounded in values that have developed and become deeply rooted in the practice of governance in Indonesia. Such regulation is intended to serve as an instrument for strengthening good governance, while simultaneously functioning as a preventive measure to mitigate the potential occurrence of corruption, collusion, and nepotism. The inclusion of the General Principles of Proper Government (AAUPL) into the norms of the law has sparked debate, some experts say that AAUPL should not be written, while others should be normatized. Thus the author is interested in reviewing how exactly the implications of the inclusion of AAUPL in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This research is a juridical-normative research using statute approach and conceptual approach. The laws and regulations used to analyze the problems in this study are the 1945 Constitution, Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The object of this research is the General Principles of Proper Government (AAUPL). The results of this study are the negative and positive implications of the inclusion of AAUPL in Law Number 30 of 2014. The negative implication is that the inclusion of AAUPL in the law is not in accordance with existing theories and creates problems in its application, one of which is limiting the plaintiff in including AAUPL in his lawsuit and limiting judges to conduct testing of AAUPL beyond what is determined limitatively in the law a quo. The positive implication is that with the inclusion of AAUPL in the provisions of the law, the general principles of proper government have a strong foundation in formal juridical terms so that everyone is obliged to recognize its existence.

[Formulasi asas dalam undang-undang ini berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah berkembang dan mengakar dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pengaturan tersebut dimaksudkan sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus sebagai langkah preventif dalam menekan potensi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masuknya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) kedalam norma undang-undang menuai perdebatan, beberapa ahli mengatakan bahwa AAUPL sebaiknya tidak tertulis, sebagian yang lain sebaiknya di normatifkan. Dengan demikian penulis tertarik mengkaji ulang bagaimana sebenarnya implikasi masuknya AAUPL ini kedalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual. Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisa masalah pada penelitian ini yaitu menggunakan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Objek dalam penelitian ini adalah Asas-Asasa Umum Pemerintahan yang layak (AAUPL). Hasil dalam penelitian ini adalah adanya implikasi negatif dan positif terhadap masuknya AAUPL dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Implikasi negatifnya adalah masuknya AAUPL ke dalam undang-undang tidak sesuai dengan teori yang ada dan menimbulkan problem dalam penerapannya, salah satunya adalah membatasi penggugat dalam mencantumkan AAUPL dalam gugatannya dan membatasi hakim untuk melakukan pengujian terhadap AAUPL diluar yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang a quo. Implikasi positifnya adalah dengan masuknya AAUPL dalam ketentuan undang-undang, dengan demikian asas-asas umum pemerintahan yang layak telah mempunyai landasan yang kuat secara yuridis formal sehingga setiap orang wajib mengakui eksistensinya.]

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pihak Perantara Dalam Kasus Hilangnya Kendaraan Pada Usaha Rental Mobil

2025-08-30T17:19:47+07:00

This study aims to examine the criminal liability of intermediaries in cases of vehicle loss in car rental businesses based on the perspective of Indonesian criminal law. The study uses a normative legal method with a statute approach and an analytical approach. The data used comes from primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books, journals, and scientific articles, and tertiary legal materials such as legal dictionaries and encyclopedias. The data collection technique is carried out through literature studies, while data analysis uses a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that the criminal liability of intermediaries can be classified as a crime of embezzlement (Article 372 of the Criminal Code), fraud (Article 378 of the Criminal Code), or theft (Article 362 of the Criminal Code), depending on the modus operandi used. Factors determining liability include the role and function of the intermediary, the element of intent, and the causal relationship between the act and the consequence. In judicial practice, proving subjective and objective elements is often an obstacle. This study concludes that the criminal liability of intermediaries is significantly influenced by their level of involvement and the fulfillment of the elements of the crime charged. The study recommends the need for more comprehensive regulations, improved identity verification, and strengthened coordination between law enforcement and rental businesses to prevent and combat crime in this sector.

[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pihak perantara dalam kasus hilangnya kendaraan pada usaha rental mobil berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis (analytical approach). Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pihak perantara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), atau pencurian (Pasal 362 KUHP), tergantung pada modus operandi yang dilakukan. Faktor penentu pertanggungjawaban meliputi peran dan fungsi perantara, unsur kesengajaan, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur subjektif dan objektif sering menjadi kendala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana perantara sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Saran penelitian adalah perlunya regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan verifikasi identitas, serta penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pelaku usaha rental untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana di sektor ini.]

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Yang Dibuat Oleh Kechik Dalam Pembuatan Akta Jual Beli

2025-08-30T23:57:58+07:00

The Land Certificate (SKT) made by the Kechik can be used as a basis for rights by the Land Deed Making Officer (PPAT), but the PPAT as the issuer of the Land Sale and Purchase Deed must be more careful in examining the land certificate. Many cases of land disputes arise due to the PPAT's carelessness in examining the land certificate used as the basis for making the sale and purchase deed. This carelessness often results in disputes that end up in court, so the PPAT must be more careful and observant in looking at the basis for the right to land ownership in making the sale and purchase deed. This study aims to explain the position of the land certificate made by the Kechik in making the sale and purchase deed, as well as the legality of the land certificate made by the Kechik in the dispute. The method used is normative juridical with a conceptual approach and a statutory approach. The data collection technique used is the survey book method or library research. The results of this study indicate that the SKT serves as one of the legal data components required to obtain a certificate. If the certification process is not yet complete, residents can use the SKT as proof of land ownership and utilization. However, since the enactment of Government Regulation Number 18 of 2021, the status and status of the SKT have been reduced, and it is only used as a guideline. The legality of the Kechik SKT, based on the latest government regulations, can only be used as a guideline. In a judicial context, the Kechik SKT can in some cases be accepted as written evidence used by parties to prove or defend their rights to control or utilize land.

[Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat oleh Kechik dapat dijadikan alas hak oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun pihak PPAT selaku yang menerbitkan Akta Jual Beli Tanah harus lebih hati-hati dalam memeriksa surat keterangan tanah tersebut. Banyak kasus sengketa tanah yang muncul disebabkan oleh ketidak hati-hatian PPAT dalam memeriksa surat keterangan tanah yang digunakan sebagai alas hak untuk dijadikan dasar dalam membuat akta jual beli. Dari ketidak hati-hatian tersebut tidak jarang menimbulkan sengketa yang berakhir ke pengadilan, sehingga PPAT harus lebih teliti dan jeli dalam melihat dasar alas hak atas kepemilikan tanah dalam pembuatan akta jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kedudukan surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kechik dalam pembuatan akta jual beli, serta legalitas dari surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kechik dalam sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode survey book atau liberary research. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa SKT berkedudukan sebagai salah satu syarat komponen data yuridis untuk memperoleh sertifikat, apabila proses sertifikasi belum usai maka warga dapat mempergunakan SKT sebagai tanda bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah. Namun sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 terjadi penurunan status dan kedudukan, SKT hanya dijadikan sebagai petunjuk. Legalitas SKT Kechik berdasarkan regulasi pemerintahan terbaru hanya dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Dalam konteks peradilan, SKT Kechik dalam beberapa kasus dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang digunakan para pihak untuk membuktikan hak atau mempertahankan hak atas penguasaan atau pemanfaatan atas tanah.]

Mekanisme Penyelesaian Kasus Khalwat Secara Adat di Kabupaten Aceh Besar

2025-09-27T21:08:38+07:00

Customary law represents an unwritten set of rules binding social life, enforced through specific sanctions when violated. In Aceh, its existence is formally legitimized by Aceh Qanun No. 9 of 2008 on the Development of Customary Life and Traditions. One of the most highlighted cases is the crime of khalwat, regulated in Aceh Qanun No. 6 of 2014. Khalwat refers to the act of a legally responsible individual who secludes with a non-mahram of the opposite sex without marital ties, based on mutual consent. In Islamic law, this is considered both a moral and social offense. The objective of this study is to comprehensively examine the implementation of customary punishment in Cot Mancang Village, focusing on the types of uq?bah imposed and their alignment with the concepts, theories, and objectives of Islamic penal law. This research employs a normative method supported by field data and literature review. The findings reveal that customary sanctions, namely a goat fine or monetary compensation, are categorized as uq?bah ashliyah and badaliyah. The purposes of these sanctions are not only repressive but also preventive and educative, including deterrence, social harmony, rehabilitation, and community protection. The contribution of this research lies in affirming that Cot Mancang’s customary practices demonstrate normative-theoretical compatibility with Islamic penal principles, making them a relevant model for integrating customary and Islamic law in resolving moral offenses.

[Hukum adat merupakan perangkat aturan tidak tertulis yang mengikat kehidupan masyarakat dan diberlakukan melalui sanksi tertentu apabila dilanggar. Dalam konteks Aceh, keberadaan hukum adat mendapat legitimasi formal melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Salah satu kasus yang banyak mendapat perhatian adalah tindak pidana khalwat, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Khalwat dipahami sebagai perbuatan seorang mukallaf yang berduaan dengan lawan jenis bukan mahram tanpa ikatan perkawinan atas dasar kerelaan, yang dalam hukum Islam digolongkan sebagai pelanggaran moral sekaligus sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif penerapan pemidanaan adat di Gampong Cot Mancang terhadap pelaku khalwat, dengan fokus pada jenis uq?bah yang diberikan serta kesesuaiannya dengan konsep, teori, dan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam. Penelitian menggunakan metode normatif dengan data lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan adat berupa denda seekor kambing atau uang pengganti dikategorikan sebagai uq?bah ashliyah dan badaliyah. Tujuan pemidanaan adat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif, yakni memberikan efek jera, menjaga stabilitas sosial, memperbaiki pelaku, serta melindungi kehormatan masyarakat. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan argumentasi bahwa praktik hukum adat di Cot Mancang memiliki keselarasan normatif-teoretis dengan prinsip pemidanaan Islam, sehingga relevan dijadikan model integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks penyelesaian perkara moral di masyarakat.]

Efektivitas Pembinaan Keagamaan kepada Narapidana yang Melakukan Kejahatan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Banda Aceh

2025-09-27T21:11:35+07:00

This research aims to analyze the implementation and effectiveness of religious guidance for inmates at the Class IIB Banda Aceh State Detention Center (RUTAN), as well as the challenges faced in its application. Using a qualitative method with an empirical juridical approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving correctional officers and inmates. The results indicate that religious guidance is conducted through structured programs such as religious lectures, Qur’an literacy and recitation classes, worship habituation, and Islamic holiday commemorations. These programs have shown significant impact on inmates, particularly in improving their ability to read the Qur’an, fostering religious awareness, and encouraging positive behavioral changes that support their reintegration into society. Nevertheless, several obstacles were identified, including the limited number and competence of officers, insufficient facilities, and varying levels of inmates’ motivation and awareness. Despite these challenges, the religious guidance programs at RUTAN Class IIB Banda Aceh are considered effective in promoting spiritual development and moral improvement among inmates. The study concludes that religious guidance plays an essential role in correctional efforts, not only to fulfill inmates’ spiritual rights but also to prepare them to become law-abiding citizens after their release. Strengthening human resources, improving facilities, and enhancing supervision are recommended to optimize the effectiveness of future programs.

[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan efektivitas pembinaan keagamaan bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Banda Aceh, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas pemasyarakatan dan narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan dilaksanakan melalui program ceramah keagamaan, baca tulis Al-Qur’an dan Iqra’, pembiasaan ibadah, serta peringatan hari besar Islam. Program ini dinilai efektif karena mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an, menumbuhkan kesadaran beragama, dan mendorong perubahan sikap positif pada narapidana sehingga lebih siap untuk kembali ke masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, fasilitas yang belum memadai, serta tingkat motivasi dan kesadaran narapidana yang beragam. Meskipun demikian, pembinaan keagamaan di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh tetap berperan penting dalam proses rehabilitasi narapidana, baik sebagai upaya pemenuhan hak spiritual maupun pembentukan pribadi yang bermoral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, serta pengawasan yang lebih optimal diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas pembinaan keagamaan di masa mendatang.]